Ini Lima Bahasan di IMF-World Bank Meeting Bali

Oleh:
ANTARA/Sigid Kurniawan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) selaku Ketua Panitia Nasional penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank 2018 berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

JAKARTA--Kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 pada 8-14 Oktober 2018 di Bali, Indonesia, akan membahas lima isu utama Indonesia.

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Doddy Zulverdi mengatakan momentum tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai sebagai negara dengan perekonomian yang telah bereformasi (reformed), memiliki daya tahan (resilient) serta progresif (progressive).

Pertama, penguatan International Monetary System (IMS).

Normalisasi kebijakan moneter negara maju berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dunia.

"Berbagai negara khususnya negara berkembang perlu memahami dampak langkah kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul," papar Doddy, Rabu (5/9).

Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan adalah sinkronisasi kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju dan respons yang dilakukan negara berkembang melalui penguatan Global Financial Safety Net (GFSN) dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Arrangements (RFA).

Kedua, topik yang dibahas adalah ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko.

Untuk itu, Doddy mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan akan mengemuka dalam pembahasan Pertemuan Tahunan 2018, antara lain dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, sistem pembayaran, central bank operation, cross-border arrangement and collaboration.

"Isu ini menjadi pembahasan pula dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan 2018," tambahnya.

Ketiga, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci sukses.

Pembahasan isu ini dalam Pertemuan Tahunan 2018 diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur.

Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah.

Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Instrumen keuangan syariah seperti sukuk maupun yang berbasis zakat dan wakaf berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur.

"Saat ini, negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah telah menyusun International Standard for WAQF yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi keuangan syariah."

Pertemuan Tahunan 2018 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur.

Kegiatan Pertemuan Tahunan 2018 diharapkan dapat menjadi momentum strategis pembahasan isu-isu yang dihadapi berbagai negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia sekaligus sebagai kesempatan untuk menunjukkan perekonomian Indonesia yang reformed dan resilient.

Selanjutnya, dia mengatakan pembahasan isu utama tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Editor: Rahayuningsih

Berita Lainnya: