Proyek Pembangkit Listrik, Transfer Teknologi & TKDN Masih Menjadi Tantangan

Oleh:
Para editor dan jurnalis dalam acara Editors Luncheon yang merupakan rangkaian acara Hari Listrik Nasional ke/73 & POWER/GEN 2018

JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan program megaproyek pembangkit listrik 35 Gigawatt (GW). Program itu ditargetkan tuntas pada 2019. Tentu bukan tanpa alasan matang dalam penyusunan target besar tersebut.

Target tersebut berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi rerata di atas 7% per tahun dan konsumsi listrik 10% selama periode 2014—2019. Selain untuk memenuhi kebutuhan listrik, megaproyek itu akan memberikan dampak berlipat seperti penyerapan tenaga kerja, permintaan barang-barang dan komponen pembangkit, dan lainnya.

Meskipun dalam perjalanannya muncul beberapa kendala seperti target pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik melesat sehingga permintaan listrik tidak sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, pada Oktober 2017, pemerintah menegaskan bahwa target megaproyek 35 GW tersebut diundur sampai 2024 bukan lagi 2019. Hal itu disebabkan target 35 GW selesai pada 2019 dengan asumsi asumsi pertumbuhan ekonomi nasional rerata di atas 7% per tahun hingga 2019. Selain itu, konsumsi listrik ditargetkan naik sekitar 10% selama 5 tahun.

Namun, asumsi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik di bawah proyeksi sehingga pemerintah harus merevisi target proyek 35 GW. Dalam rapat kabinet pada Selasa (4/9), pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 15,2 GW dari megaporyek 35 GW untuk mengendalikan impor peralatan dan perlengkapan pembangkit seperti turbin, generator, dan boiler.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, proyek yang ditunda khusus untuk pembangkit listrik yang belum mencapai tahap penuntasan pendanaan (financial close) dan konstruksi. Hal itu bertujuan untuk tidak mengganggu pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan PLN. Proyek pembangkit yang akan digarap oleh IPP harus melewati tahap tender. Setelah pengembang memenangkan tender, tahap selanjutnya melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN, kemudian mencari pendanaan dan tahap konstruksi.

Pertumbuhan konsumsi listrik pada tahun ini diestimasikan maksimal 6%. Realisasi konsumsi listrik semester I/2018 hanya mencapai 4,7%. Proyeksi tersebut meleset dari target APBN yang sebesar 8. Menurutnya, penggeseran jadwal operasi proyek pembangkit tersebut akan mampu menekan pengadaan impor.

Pengurangan beban impor dari proyek pembangkit listrik diperkirakan dapat mencapai US$8—US$10 miliar. Sementara itu, total investasi dari penundaan proyek pembangkit 15,2 GW  mencapai US$24 miliar—US$25 miliar. Pengurangan impor yang signifikan itu diharapkan mampu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi, proyek pembangkit listrik juga mampu meningkatkan elektrifikasi di Tanah Air. Namun, proyek pembangkit berpotensi meningkatkan impor. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan kandungan local (tingkat kandungan dalam negeri/TKDN).

Kendati untuk generator dan turbin di atas 1 MW masih harus didatangkan dari impor, pemerintah terus berupaya meningkatkan TKDN pembangkit listrik.

Namun, upaya peningkatan TKDN sering terhambat oleh pendanaan. Wakil Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Andri Doni mengatakan bahwa pemberi dana, seperti perbankan dan lembaga keuangan dunia, memiliki kewenangan dalam menentukan sumber bahan baku dari pembangkit yang akan dibangun. Hal ini membuat upaya dalam mendorong TKDN menjadi lebih sulit.

Selama ini, komponen pembangkit seperti generator, turbin, dan boiler, hamper 55% dari total pembangkit, masih diimpor. Namun, katanya, TKDN harus terus ditingkatkan. Berdasarkan data MKI, kebutuhan impor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memang paling tinggi dari seluruh proyek 35.000 megawatt (MW) karena mayoritas proyek tersebut memang berupa pembangkit berbahan bakar batu bara.

Dia menjelaskan, semakin kecil kapasitas pembangkit yang dibangun, kandungan komponen lokal akan semakin besar dan sebaliknya. Andri Doni menambahkan, kebutuhan impor tidak hanya berlaku pada pembangkit, tetapi juga transmisi dan distribusi.

Hari Listrik Nasional

Sektor industri ketenagalistrikan di Indonesia merupakan salah satu motor pendorong pembangunan nasional. MKI bekerja sama dengan PennWell, sebuah perusahaan penyelenggara pameran industri dan konferensi berskala internasional, akan menyelenggarakan “POWER-GEN Asia/Hari Listrik Nasional ke-73”, mulai 18 hingga 20 September 2018 di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Penyelenggaraan HLN ke-73 yang digabungkan dengan POWER-GEN Asia 2018 ini ditujukan untuk menjadi forum internasional bagi para pelaku industri tenaga listrik Asia, khususnya di Indonesia, untuk mendiskusikan perkembangan industri ketenagalistrikan serta perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

 “Forum ini diharapkan bisa menjadi suatu wadah strategis di mana para ahli, regulator maupun pelaku usaha di industri ketenagalistrikan bisa bertemu dan membahas pertumbuhan industri ketenagalistrikan, terutama mengenai bagaimana peran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam membantu mendorong pertumbuhan perekenomian nasional,” ungkap Andri Doni.

“Apalagi sejak tahun lalu, Bapak Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa TKDN harus dipastikan secara konsisten, sejalan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan” Tambahnya.

Wakil Sekretaris Jenderal MKI Djoni Djulkifli menyampaikan bahwa dengan mengusung tema keberlanjutan (sustainability) sektor ketenagalistrikan nasional, HLN tahun ini akan menjadi ajang diskusi mengenai TKDN dan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional yang terus meningkat.

Kebijakan TKDN akan mendorong terjadinya kemitraan, transfer teknologi dan investasi. PLN berperan sangat penting dalam eksekusi melalui kontrol dan persyaratan proyek proyek ketenagalistrikan. Peranan media massa tentunya akan sangat penting dalam industri ketenagalistrikan nasional dengan latar belakang market-nya yang besar ini, sehingga tantangan dan target TKDN yang belum tercapai dipahami sebagai salah satu peluang bagi pelaku bisnis/pemilik teknologi global”.

Acara POWER-GEN Asia/Hari Listrik Nasional Ke-73 akan menghadirkan lebih dari 14 pembicara dari dalam dan luar negeri yang akan membahas berbagai macam topik, seperti misalnya “Penggunaan Energi Solar Untuk Ketenagalistrikan Daerah Pedesaan”, “Pemahaman Atas Nilai Sistem Penyimpanan Energi di Wilayah Asia Tenggara” dan “Faktor-Faktor Utama Pendorong Keputusan Atas Pengembangan Proyek-Proyek Energi Terbarukan di Wilayah Asia”.

Di samping itu, akan ada juga pameran yang akan diikuti oleh 230 perusahaan dan asosiasi ketenagalistrikan, baik lokal maupun internasional. Acara ini rencananya akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang akan menyampaikan keynote speech pada acara pembukaan tanggal 18 September 2018.

Pada kesempatan yang berbeda, Dr. Heather Johnstone, Direktur Acara POWER-GEN Asia mengatakan: “Sektor ketenagalistrikan yang berkembang pesat saat ini di Asia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya, memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan perekonomian negara, sehingga PennWell merasa terhormat dapat bekerjasama dengan MKI dalam menyelenggarakan acara ini di Indonesia. Diharapkan kemitraan Power-GEN Asia dengan HLN ini bisa  menarik lebih banyak lagi mitra industri dan investor baik nasional maupun internasional”.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.powergenasia.com

Editor: MediaDigital

Berita Lainnya: