Istana Imbau Masyarakat Tak Panik Hadapi Pelemahan Rupiah

Oleh:
Reuters/Soe Zeya Tun Ilustrasi dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA – Istana kembali menegaskan agar masyarakat tidak perlu panik menghadapi pelemahan rupiah yang mendekati level psikologis Rp15.000 per dolar AS. Kondisi itu disebut tidak sama dengan yang terjadi pada 1998.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari kembali mengingatkan agar masyarakat tidak perlu panik terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang pekan lalu sempat menyentuh Rp15.000 per dolar AS.

Apalagi, lanjutnya, jika kondisi ini disamakan dengan kejadian krisis moneter pada 1998, situasinya sangat jauh berbeda.

Dia mengemukakan pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat mawas terhadap perkembangan situasi yang terjadi dan telah memiliki pengalaman serta akumulasi pengetahuan dalam membanca sinyal dan mencegah krisis keuangan seperti pada masa lalu.

Denni pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menjadikan situasi ekonomi saat ini sebagai komoditas politik. 

“Saya mengajak kepada semua pihak, jangan menggunakan apa yang terjadi pada rupiah sekarang untuk kepentingan kontestasi politik. Indonesia rumah kita bersama. Tidak ada yang diuntungkan kalau rumah kita runtuh,” papar Denni di Jakarta pada Sabtu (8/9/2018).

Pada 1998 kita menganut rezim kurs tetap yang nilainya tidak realistis sehingga depresiasi rupiah mencapai 350%. 

“Apa yang terjadi sekarang tidak sama dengan 1998, kita menganut kurs mengambang dan depresiasi terjadi secara gradual. Selain itu, saya tegaskan kondisi ekonomi Indonesia tidak sama seperti Turki dan Argentina,” tegas doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder ini.

Dia melanjutkan situasi ekonomi di Indonesia, khususnya dalam sepekan terakhir, sebagian besar disebabkan sentimen negatif pelaku pasar terhadap apa yang terjadi pada Argentina dan sebelumnya lagi di Turki. 

"Bila ditarik dari kurun waktu mulai dari April, tekanan terhadap rupiah sangat dipengaruhi peningkatan suku bunga Fed, kebijakan fiskal AS yang ekspansif, dan perang dagang yang direspons dengan devaluasi Yuan,” urai Denni.

Disa tak memungkiri bahwa kondisi rupiah ini juga tidak terlepas dari persoalan domestik yaitu defisit neraca transaksi berjalan. Namun, lanjutnya, ini persoalan lama, yang berakar dari kurang unggulnya produktivitas negara kita dalam memproduksi barang dan jasa jika dibandingkan dengan negara lain.

“Produktivitas yang rendah menyebabkan daya saing kita rendah dan ekspor tidak tumbuh cepat dibandingkan dengan impor,” urainya.

Oleh karena itu, lanjut Denni, untuk menyelesaikan persoalan ini pemerintah pun memiliki beberapa kebijakan di antaranya dengan menurunkan defisit fiskal, memberlakukan B20, menjadwal ulang beberapa proyek infrastruktur yang belum dibangun, serta menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang konsumsi impor seperti sabun, sampo, kosmetik, hingga lemari es. 

Hal itu dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan impor barang konsumsi dan mendorong produksi domestik. 

“Dalam hal ini pemerintah hanya memberlakukan untuk barang konsumsi, bukan bahan baku, karena pemerintah tahu bahan baku impor digunakan untuk menunjang produksi nasional,” jelasnya.

Editor: M. Syahran W. Lubis

Berita Lainnya: