Bisnis.com, TANGERANG--Sebagai wilayah penyangga DKI, Tangerang Raya merupakan daerah dengan fasilitas transportasi umum lengkap. Bukan hanya angkutan kota tetapi juga bus, kereta, pesawat sampai jasa ojek online.
Terlepas dari kontroversi yang ada, ojek dalam jaringan (daring)punya tempat tersendiri di hati pengguna transportasi umum. Menyadari besarnya potensi bisnis yang ada di Tangerang Raya, salah satu perusahaan ojek daring membuka kantor cabangnya di Jalan Raya Serpong KM 7 No. 64.
Moda transportasi roda dua tersebut tidak hanya menyajikan kesempatan bepergian lebih murah dan cepat bagi masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah provinsi dalam hal ini Banten maupun kota/kabupaten di Tangerang Raya diringankan tugasnya dalam hal penyediaan lapangan kerja.
Saat ini Provinsi Banten secara umum dan Tangerang secara khusus sedang dalam bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi ini berbagai peluang kerja yang diciptakan swasta termasuk jasa ojek online tak bisa lagi dilihat semata sebagai hitam dan putih.
Namun peluang kerja sebagai pengendara ojek daring hanya salah satu opsi. Pemerintah daerah tetap harus mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih massal. Oleh karena itu, nama industri padat karya mencuat sebagai pilihan utama.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Budiharto Setyawan menjelaskan guna merangsang lebih banyak tenaga kerja yang diserap pasar, pemprov meluncurkan program Investasi Padat Karya untuk Menciptakan Lapangan Kerja.
“Beberapa upaya dalam program itu adalah mempercepat investasi di sektor industri padat karya,” katanya dalam paparan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Banten.
Budiharto menyatakan mengacu kepada data Kementerian Tenaga Kerja, per September tahun ini total ada 43.085 orang kena PHK. Pada bulan-bulan mendatang terus membayang potensi PHK. Di Banten sendiri muncul angka 1.030 tenaga kerja yang terancam.
Pekerja di Banten yang resmi kena PHK per September tahun ini ada 7.144 orang, mengacu kepada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Angka ini belum ditambah jumlah pekerja yang dirumahkan 750 orang.
Jumlah tersebut terbilang lumayan banyak dibandingkan dengan provinsi tetangga, seperti DKI Jakarta 1.546 orang, Jawa Tengah 3.370 orang, dan Jawa Timur 5.630 orang. Subsektor yang paling banyak memecat karyawannya adalah pertekstilan, alas kaki, kimia, kertas, keramik, dan angkutan.
Budiharto mengutarakan pesimistis masyarakat terhadap jumlah lapangan kerja meninggi sejalan dengan kondisi yang ada. Dalam Survei Konsumen diperoleh hasil indeks ketersediaan lapangan kerja turun ke level 64 dari peringkat 83.
Sementara dari sisi produsen, Survei Kegiatan Dunia Usaha menunjukkan lebih banyak perusahaan yang membenarkan adanya pengurangan populasi tenaga kerja. Hal ini tampak dari persentase responden yang menyatakan naik dikurangi yang menaytakan turun sebesar -8,81.
Walaupun menyumbang PHK yang besar, industri pengolahan nonmigas yang berorientasi padat karya tetap menjadi harapan. “Kalau nonmigas, di Banten yang besar itu rerata industri garmen atau tekstil dan persepatuan [alas kaki],” kata Dedi Kurniadi, Ketua Kadin Kabupaten Tangerang kepada Bisnis.
Peningkatan penduduk bukan angkatan kerja, seperti mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain memengaruhi jumlah angkatan dan usia kerja pada Agustus tahun ini. Banten mengalami peningkatan penduduk usia kerja menjadi 8,57 juta jiwa dari 8,36 juta jiwa (yoy).
Namun bertambahnya usia kerja tidak lantas mendongkrak angkatan kerja. Pada bulan ke delapan tahun ini terjadi penurunan angkatan kerja sekitar 3.000 orang menjadi 5,33 juta jiwa. Padahal pada Agustus tahun lalu jumlahnya mencapai 5,34 juta jiwa.
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten memaparkan pula bahwa penurunan angkatan kerja diikuti penyusutan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi 62,24% dari 63,84% pada Agustus tahun lalu.
Pada sisi lain, penduduk yang bekerja juga sedikit turun dari 4,85 juta jiwa pada Agustus tahun lalu jadi 4,83 juta orang pada bulan yang sama tahun ini. Walhasil tingkat pengangguran terbuka ikut naik enjadi 9,55%.
Desa VS Kota
Populasi penduduk bekerja yang berpendidikan dasar di perdesaan di Provinsi Banten lebih banyak ketimbang mereka yang berdiam di perkotaan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Syech Suhaimi menjelaskan di perkotaan porsi terbanyak adalah penduduk bekerja dengan pendidikan menengah, sedangkan di desa adalah mereka dengan level pendidikan dasar.
"Di desa dan kota memperlihatkan perbedaan cukup signifikan data penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan," katanya dalam paparan Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Agustus 2015.
Data BPS menunjukkan pada Agustus tahun ini, penduduk bekerja di perkotaan yang berpendidikan dasar 1,34 juta orang (39,13%), pendidikan menengah 1,43 juta jiwa (41,95%), sedangkan pendidikan tinggi 646.000 pekerja (18,92%).
Sementara itu, di perdesaan ada 1,20 juta jiwa berpendidikan dasar setara 85,31%. Adapun yang berpendidikan menengah 157.000 orang (11,15%), sedangkan pendidikan tinggi sekitar 50.000 orang saja (3,54%)
Suhaimi berpendapat kondisi tersebut memperlihatkan dari sisi pendidikan bahwa kualitas penduduk bekerja di perdesaan jauh tertinggal ketimbag di kota. Di desa banyak dari pekerja yang terserap ke sektor pertanian alias bidang yang tak menuntut kualifikasi pendidikan tinggi.
"Cara mengukur kualitas tenaga kerja bisa dilihat dari pendidikan yang ditamatkan," tutur Suhaimi.
Saat ini sebagian besar orang yang bekerja di Banten secara umum hanya berpendidikan dasar setingkat SMP ke bawah. Pada Agustus tahun ini tercatat ada 52,64% yang ada di level ini. Adapun yang berpendidikan menengah setara SMA 32,94% dan pendidikan tinggi 14,42%.
KEKR BI mengklaim dalam situasi di sektor ketenagakerjaan sekarang secara umum masyarakat tetap optimistis pada semester mendatang ada peningkatan lapangan kerja. Keyakinan ini seiring dengan proyeksi perekonomian Banten bakal membaik.
Satu hal yang pasti, Banten harus segera menyibak bayang-bayang PHK. Kalau boleh pinjam istilah medis, dalam mengantisipasi penyakit dilakukan deteksi awal, maka untuk sembuhkan “penyakit” pengangguran, pemprov harus deteksi dini PHK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
