Minggu, 26 Januari 2014, 03:45 WIB

Tayangan TV: Adu Kreatif Demi Rating

Puput Ady Sukarno

Idealnya, lembaga penyiaran baik televisi maupun radio menyajikan siaran berupa informasi, pendidikan, maupun hiburan bagi publik. /bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pertengahan Januari 2014, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Gerakan Frekuensi Milik Publik (FMP) menyerahkan petisi yang ditandatangani oleh sekitar 3.500 orang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Isi dari petisi tersebut adalah meminta KPI untuk menindak tegas para politisi yang secara berlebihan memanfaatkan media miliknya untuk menyiarkan kepentingan afi liasi politiknya.

Sebagaimana diketahui, enam dari 10 televisi swasta nasional terafi liasi dengan partai politik, yakni MNC TV, Global TV, RCTI, Metro TV, TV One, dan ANTV.

Sebagaimana dilansir oleh Kantor Berita Antara, sejumlah elemen yang tergabung dalam FMP antara lain Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Change.org, Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia (IMIKI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Pers, PBHI Jakarta (Persatuan Bantuan Hukum dan HAM Jakarta), Remotivi, dan Warta Feminis.

Rahmat Arifin, Ketua Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mengatakan idealnya, lembaga penyiaran baik televisi maupun radio menyajikan siaran berupa informasi, pendidikan, maupun hiburan bagi publik.

Maka dari itu, tidak salah apabila televisi swasta suka menayangkan program berbasis hiburan. “Tentu saja program hiburan boleh ada, asalkan mendidik. Kalau Cuma sekadar haha-hihi tidak jelas, ya perlu dievaluasi bersama,” ujarnya saat ditemui Bisnis di kantornya, Selasa (21/2014).

Dia membenarkan bahwa terdapat beberapa program televisi yang mendapat banyak kritikan dari masyarakat, seperti program YKS (Yuk Keep Smile), Dahsyat, Pesbuker dan semua bentuk penyiaran, iklan, serta pemberitaan politik.

Sepanjang tahun lalu, terdapat sekitar 1.300 pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dengan tayangan-tayangan tersebut. Beberapa sanksi dan teguran juga sudah dijatuhkan oleh KPI kepada stasiun televisi yang bersangkutan, termasuk enam stasiun televisi yang dimiliki oleh peserta Pemilu.

Dalam menjatuhkan tindakan, Rahmat melanjutkan, pihaknya berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan demikian, tidak semua pengaduan masyarakat dapat langsung ditanggapi.

“Untuk kasus YKS misalnya, memang benar acara itu secara kualitas tidak memadai, tetapi mereka belum melanggar aturan dalam P3SPS itu. Dua minggu lalu, kami baru menegur mereka mengenai goyang oplosan yang mengarah ke gerakan seksual, dan sekarang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Dia menambahkan, tim produksi YKS sepertinya sudah berusaha untuk meng-upgrade acaranya dengan menyelipkan wejangan dari seorang ustaz dan sebagainya. Sedangkan Dahsyat dan Pesbuker dijatuhi sanksi pengurangan durasi karena sudah sempat mendapat dua kali teguran dan sanksi penghentian sementara. Pelanggaran mereka kali ini adalah mem-bully seorang anak kecil dan menampilkan perilaku yang kurang pantas di televisi.

Di sisi lain, dia berpendapat, lembaga penyiaran di dalam negeri masih sangat terpengaruh oleh rezim rating, yang dilansir oleh perusahaan AGB Nielsen. Rating yang tinggi kerap menjadi salah satu daya tawar tinggi untuk perolehan iklan mereka.

Acara YKS, sebagai contoh, telah menempatkan stasiun televisinya, TransTV, di puncak rating selama tujuh hingga delapan bulan terakhir. Padahal, selama ini, media milik Chairul Tanjung tersebut cuma mampu bertengger di posisi 4, kalah bersaing dengan stasiun TV dari MNC Group.

“Pertanyaannya sekarang, benarkah survei rating tersebut akurat memotret selera masyarakat kita? Kalaupun memang akurat, media masih memiliki tugas untuk mengarahkan masyarakat agar berkembang lebih baik, dan tidak sekadar mengikuti selera itu,” papar Rahmat.

KPI sendiri, kata Rahmat, berencana untuk mengadakan riset sebagai pembanding sistem rating dari Nielsen. Mereka bahkan menyiapkan dana sekitar Rp152 juta dan menggandeng kalangan akademisi dan lembaga penelitian.

Sementara itu, terkait dengan penyiaran, pemberitaan, dan iklan politik yang marak di stasiun televisi milik para peserta Pemilu akhir-akhir ini, Rahmat menuturkan pihaknya belum bisa berbuat banyak sejauh ini, selain menegur.

Sebenarnya, KPI sudah membentuk desk penyiaran politik bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) sejak September 2013. Teorinya, Bawaslu menegur partai politik, kemudian ditembuskan ke KPI. Setelah itu, KPI melayangkan sanksi ke lembaga penyiaran yang bersangkutan karena tidak berimbang.

Namun, Bawaslu tidak dapat bergerak karena terganjal satu ayat di PKPU nomor 15, yakni peserta pemilu baru dikatakan melanggar apabila terdapat visi, misi, ajakan, dan program secara akumulatif.

Itu yang selama ini belum dipahami masyarakat dan dijadikan perlindungan oleh pemilik media tersebut. Menilik ganjalan tersebut, dalam waktu dekat KPI akan mengeluarkan aturan baru yang menjabarkan detail dari P3SPS. Judul dari aturan tersebut adalah, “Penjelasan Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, dan Pemilihan Umum”. (PUPUT ADY SUKARNO, BUNGA CITRA ARUM & DELIANA PRADHITA SARI)

Editor : Fatkhul Maskur

Bisnis.com available on:
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!

Berita Terkait »

Populer »

Pilihan Editor »