Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan penurunan setoran dividen dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Aziz menyetujui permintaan bank BUMN untuk menurunkan pay out ratio dividen dari tahun sebelumnya. Total setoran dividen yang disepakati dalam APBN sebesar Rp35 triliun.
"Saya setuju penurunan pay out ratio dividen bank BUMN, silahkan saja. Jika untuk penguatan modal, tidak ada masalah, saya setuju, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (11/2/2014).
Lembaga legislatif menyetujui penurunan setoran dividen perbankan BUMN itu dengan alasan yang rasional. Nantinya, pemerintah memutuskan dan kemudian mengusulkan kembali kepada DPR untuk disepakati dalam APBN-Perubahan.
Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan penurunan pay out ratio dividen bank BUMN itu harus dikaji lebih matang. Terutama peruntukkan bila disetor kepada pemerintah maupun tidak. "Tapi bank BUMN harus memiliki komitmen kepada masyarakat marginal," katanya.
Dia menilai selama ini perbankan BUMN belum memiliki komitmen yang nyata kepada sektor ril. Masyarakat miskin seharusnya mendapatkan prioritas untuk informasi maupun fasilitas kredit agar perekonomian dapat tumbuh.
Jika bank BUMN memutuskan untuk mengurangi setoran dividen kepada pemerintah, bank tersebut harus mempertanggungajawabkan kepada masyarakat.
Tujuan yang menjadi alasan bank BUMN itu juga harus jelas. Dia menilai, penurunan dividen itu tidak hanya bagi kepentingan perusahaan semata, tetapi harus berdasarkan kepentingan masyarakat luas.
"Jika disetor ke APBN kan juga untuk rakyat, kepentingan negara bisa terwadahi jika bank BUMN itu juga memiliki tujuan bagi rakyat terutama para petani," ujarnya.
Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan kondisi perbankan 2014 diprediksi masih terjadi likuiditas cukup ketat. Untuk itu, perbankan sebaikanya memiliki upaya untuk mengamankan likuiditasnya.
"Salah satu caranya dengan pengurangan dividen karena tahun ini jika likuiditas ketat akan mengurangi pendapatan," paparnya.
Tahun ini, perbankan di Tanah Air diprediksi akan memperlambat laju penyaluran kredit. Dengan begitu, laba bank BUMN juga diperkirakan akan melambat jika tidak mendapatkan penambahan modal.
Ahmad Erani Yustika, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menilai permintaan penurunan setoran dividen oleh bank BUMN pasti bisa dilakukan.
Hal itu bergantung pada keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali. Jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari laba BUMN, tentu dividen harus lebih banyak disetorkan.
"Tapi kalau pemerintah ingin memperkuat ekspansi bank BUMN, maka dividen sedikit saja," katanya.
Argumen bank BUMN dapat dimengerti untuk meminta penurunan setoran dividen karena perusahaan pelat merah itu membutuhkan modal untuk ekspansi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
