Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mengkaji usulan penurunan setoran dividen ke kas negara dengan mempertimbangkan sejauh mana dampaknya terhadap APBN.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengaku belum mendengar langsung dari Kementerian BUMN mengenai usulan itu.
Padahal, kementerian tersebut sudah menyetujui penurunan rasio pembayaran dividen terhadap laba bersih (pay out ratio) BUMN perbankan dari 30% menjadi 25%. Legislator pun sudah memberikan ‘lampu hijau’.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri BUMN Dahlan Iskan pun mengemukakan perlunya pengurangan setoran dividen BUMN karena tren penurunan harga komoditas menggerus laba, terutama pada BUMN perkebunan dan pertambangan.
Dahlan sempat meminta agar setoran dividen BUMN diturunkan menjadi Rp32,4 triliun. Adapun, APBN 2014 menetapkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp40 triliun. Kementerian BUMN merinci setoran dividen BUMN perbankan Rp10,3 triliun, sedangkan BUMN nonperbankan Rp29,7 triliun.
“Nanti, kita harus lihat pengaruhnya seberapa signifikan (terhadap APBN),” kata Chatib saat ditanya mengenai penyikapan APBN terhadap kemungkinan penurunan setoran dividen, Selasa (18/2/2014).
Chatib mengemukakan pemerintah hingga kini belum membulatkan niat mengajukan APBN Perubahan kepada DPR karena masih mencermati perkembangan beberapa asumsi makroekonomi, seperti kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan lifting minyak.
Menurutnya, pergerakan kurs rupiah dan realisasi lifting minyak selama hampir 2 bulan terakhir yang jauh dari asumsi belum bisa menjadi patokan yang kuat bagi pemerintah untuk merevisi APBN 2014. Pemerintah perlu waktu lebih panjang untuk mengamati perkembangan.
Selain itu, kalaupun setoran dividen perusahaan pelat merah berkurang, hal itu belum tentu berpengaruh signifikan terhadap postur APBN.
Pasalnya, kata Chatib, performa penerimaan pajak awal tahun cukup cemerlang dan diharapkan berlanjut sehingga mampu menutup penyusutan penerimaan dividen BUMN.
Ditjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu sebelumnya mencatat realisasi penerimaan pajak nonmigas Januari 2013 sebesar Rp71,53 triliun atau 7% dari target APBN 2014. Pencapaian itu tumbuh 26% dari periode sama tahun sebelumnya yang hanya Rp56,8 triliun.
“Kita harus lihat semua itu. Jangan buru-buru,” ujar Chatib.
Sebelumnya, merespons usulan BUMN perbankan, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan pemerintah akan menghitung dividen bank BUMN dengan mempertimbangkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) hingga 3 tahun ke depan.
“Bank-bank BUMN juga perlu pertumbuhan, jadi dividen pay out ratio sekitar 25%-30% dengan CAR di atas 15%,” katanya.
Sejumlah anggota parlemen pun menyetujui permintaan bank BUMN untuk menurunkan pay out ratio dividen dari tahun sebelumnya.
"Saya setuju penurunan pay out ratio dividen bank BUMN. Silakan saja. Jika untuk penguatan modal, tidak ada masalah. Saya setuju, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1687503501.jpg?w=348&h=261)
