Jakarta (23/05/2017) :BPJS kesehatan kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini menjadi raihan WTP ke 25 sejak badan penjamin kesehatan itu berdiri sebagai PT Askes (Persero)
Selama tahun 2016 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan telah mencakup 171.939.254 jiwa peserta JKN-KIS.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebutkan, angka sebesar ini dicapai lebih cepat dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya di dunia.
Dia mencontohkan Jerman yang membutuhkan waktu 127 tahun untuk bisa mencakup kepesertaan hingga 80.6 juta jiwa, Korea Selatan yang membutuhkan 26 tahun untuk bisa menjamin kesehatan 97 persen penduduknya, dan Jepang yang membutuhkan waktu 36 tahun untuk bisa menjamin layanan kesehatan penduduk hingga 100%.
Fachmi sendiri berharap dalam lima tahun setelah dicetuskan, atau pada 2019 nanti, BPJS Kesehatan bisa memberikan layanan kesehatan bagi 100% penduduk Indonesia yang jumlahnya diprediksi akan mencapai hingga 257.5 juta jiwa.
“Acuan program 2019 untuk UHC (Universal Health Coverage/ cakupan jaminan kesehatan semesta), seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan [baik] yang mampu membayar, dan yang tidak [mampu membayar akan] dibantu pemerintah,” katanya, Selasa (23/5/2017).
Dari sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 20.708 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll), 2.068 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit) dan 3.094 Fasilitas Kesehatan Penunjang (Apotek, Laboratorium, dll). Keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya.
Hal ini terlihat dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan/kasus, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS). Dengan demikian kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat. Program ini selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan.
Dari sisi keuangan, posisi terakhhir di 31 Desember 2016 pendapatan iuran sebesar Rp67,4 Triliun dengan realisasi biaya manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp67,2 Triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk diteruskan ke DJS (untuk pembayaran faskes) sebesar Rp6,83 T.
Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik (yang merupakan predikat tertinggi, yaitu > 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,49 dari skor maksimal 100. Di tahun 2016 pencapaian telah didapatkan diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 (dua) target akhir tercapai diantaranya (1) Terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 109,41% dari taget yang diberikan pemerintah.
“Pada prinsipnya, kami akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus walau hasilnya saat ini sudah di atas total target tahunan yang sudah ditetapkan dalam Annual Management Contract (AMC) dan sebagai modal untuk memperkuat kinerja BPJS Kesehatan menuju Cakupan Semesta tahun 2019. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia kelak. Keberhasilan program JKN-KIS tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan mitra kerja BPJS Kesehatan, termasuk di dalamnya para tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun para petugas/pegawai kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL. Kami ucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya karena telah melayani peserta JKN-KIS dengan baik” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Tahun 2016, Rabu (23/05).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
