Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan malam ini, Kamis (18/1/2018), mengelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dengan tema Memacu Pertumbuhan.
Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo itu, akan melibatkan pelaku industri perbankan, pasar modal, dan industri perbankan nonbank.
Pada pertemuan kali ini OJK memiliki komitmen untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
OJK juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar dapat lebih efektif dalam menjawab dinamika dan tantangan pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus dapat memenuhi ekspektasi masyarakat atas keberadaan OJK baik saat ini maupun ke depan.
Iklim industri pembiayaan atau multifinance dinilai semakin kondusif seiring dengan perbaikan rasio kredit bermasalah.
Hingga Desember 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) perusahaan pembiayaan berada pada kisaran 2,96%.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan rasio NPF perusahaan pembiayaan mengalami penurunan atau perbaikan. Pasalnya, data OJK menunjukkan pada Desember 2016, rasio NPF perusahaan pembiayaan berada pada kisaran 3,26%.
“Hal itu menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan berada dalam kondisi yang kondusif,” kata Wimboh pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2018, di Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Presiden Joko Widodo mengibaratkan perekonomian Indonesia seperti orang yang sehat namun tidak bisa berlari. Hal itu disampaikan Jokowi saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang ditaja Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kalau orang, kolestrolnya baik, asam urat tidak ada, sakit ginjal, sakit jantung tidak ada, hanya sedikit masuk angin saja, tapi tidak bisa berlari cepat. Ini karena masi banyak masalah yang ditemukan di lapangan,” katanya.
Dia mengatakan, pada 2017 kinerja sektor perekonomian, termasuk indusri jasa keuangan membaik. Selain itu, harga komoditas juga membaik. Hal ini membuat beberapa lembaga internasioal memberikan rating yang baik kepada Indonesia.
“Namun, kemiskinan masih tinggi. Harga bahan pangan masih tinggi. Artinya, masih banyak ketimpangan-ketimpangan,” kata Jokowi.
Bisnis.com, JAKARTA — Sektor asuransi dinilai masih memiliki kemampuan yang memadai untuk mengantisipasi risiko.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan, rasio solvabilititas atau risk based capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa berada di level tinggi.
Berdasarkan catatan OJK, RBC asuransi umum mencapai 310% dan RBC asuransi jiwa tercatat 492%.
“Kondisi itu menunjukkan bahwa sektor asuransi memiliki kemampuan yang memadai untuk mengantisipasi risiko,” ujarnya.
Selain itu, pendapatan premi industri asuransi juga tercatat mengalami pertumbuhan. Pendapatan premi asuransi jiwa sepanjang 2017 mencapai Rp67 triliun atau tumbuh 35,10%, sedangkan pendapatan premi asuransi umum mencapai Rp70 triliun atau tumbuh 6,52%.
Presiden RI Joko Widodo menimbau bank jangan terlalu asik mengumpulkan dana pihak ketiga, tetapi penyaluran kredit tidak maksimal. "Jangan sampai penyaluran kredit hanya ke debitur tertentu yang besar-besar saja dan tidak menyeluruh, tidak merata," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018.
Jokowi, begitu biasa disapa, industri jasa keuangan harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara berkualitas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus berupaya untuk menunjang peran pasar modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Yakni dengan menelurkan kebijakan penyederhanaan persyaratan dokumen dan alur proses perusahaan dalam menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk , di mana penawaran umum tersebut hanya ditujukan untuk pemodal profesional.
"Kami juga mendorong penerbitan obligasi daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah," kata Ketua Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Ini lima kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan:
- Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif;
- Mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional;
- Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah;
- Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi; serta
5. Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi hedging nilai tukar.
OJK memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Wimboh mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.
“Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4%. Hal ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali,” katanya.
