Bisnis.com, JAKARTA - Masih banyaknya permasalahan di sisi perizinan berusaha dinilai menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada 2017.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia membukukan investasi senilai Rp692,8 triliun pada 2017. Angka itu melampaui target yang sebesar Rp678,8 triliun.
Untuk tahun ini, BKPM membidik realisasi investasi senilai Rp765 triliun.
Namun, pertumbuhan investasi tersebut mengalami perlambatan. Pada periode 2013-2017, peningkatannya masing-masing sebesar 27,2%, 16,1%,17,7%, 12,3%, dan 13%.
Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan masih banyak kendala di ranah perizinan berusaha, yang sering tidak konsisten dan tidak sinkron. Meski demikian, pemerintah diakui sedang berusaha, misalnya dengan rencana dibuatnya single submission dan prosesnya memerlukan waktu.
Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam menentukan sektor mana yang ingin dibangun. Pasalnya, kapasitas investasi nasional sangat terbatas dan mustahil untuk membangun semua sektor dalam waktu bersamaan.
"Contohnya, kita bisa memperbaiki sektor farmasi karena 90% bahan baku itu kita impor. Seandainya bisa dibangun pabrik bahan baku obat, nanti baru selesaikan regulasi-regulasi yang menghambat," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (30/1/2018).
Artinya, jika pemerintah dapat menentukan prioritas dalam investasi ke sektro produktifnya, maka capaian tahun depan diyakini akan lebih baik.
Faktor lainnya, terang Lana, adalah posisi nilai tukar rupiah yang melemah jika dibandingkan posisi 2013.
"Pada 2013, nilai tukar [terhadap dolar] kita masih di kisaran Rp10.000. Jadi, memang ada unsur depresiasi, karena porsi Penanaman Modal Asing (PMA) kita tinggi [62,1%]," jelasnya.
Selain itu, booming komoditas termasuk untuk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) beberapa tahun lalu juga menjadi faktor lainnya yang berpengaruh terhadap realisasi investasi.
Namun, Lana mengapresiasi capaian tahun lalu. Menurutnya, realisasi yang bisa melampaui target merupakan hasil upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur, seperti jalan Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Papua.
Selanjutnya, pemerintah juga banyak melakukan relaksasi regulasi, yang bisa tercermin dari naiknya peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) ke posisi ke-72.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
