Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Keadilan Ekonomi Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.
Presiden RI Joko Widodo memberikan hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8)./JIBI-Felix Jody
Presiden RI Joko Widodo memberikan hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8)./JIBI-Felix Jody

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan keadilan ekonomi menjadi perhatian yang sangat serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40% lapisan masyarakat di bawah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Indonesa di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Kamis (16/8/2018).

"Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," kata Presiden.

Menurutnya, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada
tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," paparnya.

Menurutnya, bersamaan dengan sertifikasi tanah, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

"Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper