Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas balai latihan kerja (BLK) di Tanah Air belum berfungsi secara maksimal menyusul minimnya dana dari pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans Khairul Khairul Anwar mengatakan saat ini banyak balai latihan kerja (BLK) di Tanah Air, terutama milik pemerintah, yang belum beroperasi maksimal lantaran minimnya biaya untuk menggaji tenaga instruktur dan revitalisasi mesin.
Pada tahun ini, Kemenakertrans hanya mendapat jatah Rp600 miliar yang bersumber dari APBN untuk mengoperasikan 275 BLK yang tersebar di seluruh Tanah Air.
“Untuk pengoperasian BLK dan revitalisasi mesin, idealnya dana yang harus dikeluarkan sebanyak Rp2 triliun,” katanya kepada Bisnis, Minggu (18/5/2014).
Mesin di BLK, jelasnya, sudah sangat usang. Padahal, kalangan pengusaha saat ini sangat masif merevitalisasi mesinnya. “Jadi, lulusan BLK sangat tidak match dengan dunia usaha lantaran mereka tidak bisa menggunakan mesin di pabrik.”
Sanny Iskandar, Sekertaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan, belum beroperasinya BLK secara maksimal berdampak buruk terhadap penyerapan tenaga kerja. “Bagaimana tidak, pengusaha harus melatih lagi di pabrik jika lulusan BLK tersebut saat mereka diserap oleh perusahaan.”
Menurutnya, faktor sejumlah masalah tersebut yang menjadikan BLK sepi peminat. “Bagaimana bisa diminati, jika mereka hanya mampu mengoperasikan mesin yang sudah tidak digunakan lagi oleh banyak pabrik,” kata Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia.
Sementara itu, untuk Wakil Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Kamar Dagang dan industri (Kadin) Iftida Yasar mengatakan perlu peran pemerintah dan swata untuk mendorong peningkatan produktivitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
