Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu mendorong korporatisasi pengusaha individu sektor perikanan agar industri tersebut mampu tumbuh dan bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan pihaknya terus mendorong dan mendampingi para nelayan dengan aset yang mumpuni, untuk mendirikan perusahaan agar bisa terus berkembang.
“Minimnya perusahaan perikanan yang bukan milik individu membuat perbankan masih melihat sektor ini adalah high risk,” ujarnya dalam seminar Global Fisheries di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/6).
Selain korporatisasi usaha perikanan, kebijakan yang sedang digenjot antara lain perluasan fishing ground ke arah Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) dan laut kepas, pengembangan marine culture, revitalisasi tambak, dan pengembangan rumput laut sebagai sumber pangan.
“Namun untuk korporatisasi ini sangat potensial menurut saya, karena bisa memperbanyak kuantitas armada. Selain itu, sebaiknya dilakukan penyebaran sentra nelayan,” kata Sudirman.
Dia mencontohkan, rata-rata kepemilikan kapal pengusaha individu adalah yang berdaya angkut di bawah 300 gross ton (GT). Bahkan, lanjutnya, nelayan kelas kakap Indonesia tidak punya kapal dengan kapasitas 3.000 GT.
“Padahal, kapal itu bisa mengeksplorasi ZEE dan mampu meningkatkan produktivitas perikanan,” bebernya.
Sementara, perihal penyebaran sentra nelayan perlu dilakukan agar produktivitas seimbang, dan persaingan usaha sehat. Sudirman mencontohkan, di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa tercatat kelebihan nelayan sekitar 200.000 orang.
“Nantinya, korporatisasi ini akan digalakkan di wilayah Jakarta, Cirebon, Indramayu, Bali, dan Sulawesi Selatan. Standarnya dari nilai aset, tetapi saya belum bisa memberi tahu berapa minimalnya,” katanya.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang Prof. DR. Ir. Sahala Hutabarat, M.Sc mengatakan potensi ekonomi sumberdaya kelautan sangatlah banyak.
“Jika dinilai mencapai US$800 miliar atau Rp7,2 triliun per tahun. Selain itu mampu menyerap 40 juta tenaga kerja,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kurangnya nilai tambah produk kelautan dan perikanan, dan Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai pada 2015.
“Selain itu belum mantapnya keberlanjutan usaha serta belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri,” jelasnya.
Ketua Prasetiya Mulya Business School Prof. Djoko Wintoro mengatakan sudah sepatutnya pemerintah turun tangan dan menjembatani pihak pengusaha dan perbankan. Hal ini diharapkan agar Indonesia mampu menjadi pemimpin perikanan di Asean.
“Perikanan China maju karena pemerintah bisa menjembatani perbankan dan pengusaha, dan menjadi perusahaan multinasional. Kita juga harus mencontohnya,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Dia berpendapat, pemerintah harus mampu menurunkan tingkat resiko industri sektor perikanan di mata perbankan. Menurutnya, harus ada pendampingan kepada pengusaha dan pendekatan terhadap perbankan secara khusus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
