Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BBM SUBSIDI: SBY 'Keukeuh' tak Naikkan Harga, Pihak yang Minta Dianggap Lucu karena Dulu Menolak

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang akan berakhir 20 Oktober 2014 'keukeuh' menolak desakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.nn
Antrean BBM subsidi di SPBU Pantura Jabar/Antara
Antrean BBM subsidi di SPBU Pantura Jabar/Antara

Bisnis.com,  DILI--Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono -Boediono yang akan berakhir  20 Oktober 2014 'keukeuh' menolak desakan  untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan alasan mendasar tidak dinaikkannya harga BBM bersubsidi karena  pemerintahan SBY pada  tahun lalu baru saja menaikkan BBM bersubsidi sebesar 33%.

" Kenaikan BBM tersebut tentu memberatkan masyarakat.  Apa lagi kita tahu awal 2014 pemerintahtelah  menaikkan tarif dasar listrik dan dalam waktu dekat atas permintaan Pertamina gas elpiji 12 kg akan naik," katanya di Dili, Timor Leste, Selasa (26/8/2014) malam.

Atas dasar itu, menurutnya, pemerintah lebih memilih mengambil langkah-langkah penghematan yang terukur dan terkendali.

Sebab  setiap kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjutnya,  akan memicu inflasi yang tinggi dan peningkatan kemiskinan. "Sudah cukup memberikan beban dan tidak selayaknya masyarakat ditambah lagi bebannya."

Menko Perekonomian menegaskan hal itu, menanggapi sejumlah pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan sebagai tim dari Calon Presiden Terpilih Joko Widodo  mendesak pemerintahan SBY melakukan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Anehnya, kata Chairul, pihak yang ingin agar pemerintah saat ini menaikkan harga BBM adalah orang-orang yang dulu selalu manolak kenaikan harga komoditas tersebut.  "Ini adalah hal yang lucu."

Sebenarnya kenapa terjadi panic buying BBM bersubsidi di sebagian besar daerah, meski permerintah telah memastikan tak akan terjadi kenaikan warga dalam waktu dekat?

Jawabannya, menurut Eksternal Relation Pertamina Region Jawa Tengah dan DIY Robert MV Dumatubun, karena konsumen khawatir kehabisan BBM bersubsidi di SPBU tempat domisili mereka

"Padahal Kalau terjadi 'panic buying' justru stok akan cepat habis, jadi lebih baik pembelian dilakukan secara wajar," ujarnya.

Dia  berharap pengendalian penjualan BBM subsidi akan membuat masyarakat dari kalangan mampu akan beralih ke BBM nonsubsidi.

"Seharusnya BBM nonsubsidi ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan yang mampu bisa membeli BBM subsidi di antaranya Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Solar nonsubsidi,"  tegas Robert.

ANTREA TAK SURUT

Menurut catatan Bisnis, antrean panjang di sebagian besar SPBU sekarang ini, tidak surut dengan penjelaskan  Menteri ESDM Jero Wacik  yang memastikan  sampai saat ini pemerintah tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Sampai hari ini tidak ada pembahasan (kenaikan harga BBM) itu," katanya.

Ketika ditanya apakah akan memasukkan klausul kenaikan harga BBM dalam RAPBN 2015, menurutnya, masih menunggu pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Terpilih Joko Widodo.

"Tunggu pemimpin negara bertemu dulu. Nanti, apa arahan beliau berdua, kita kerjakan," katanya seperti dikutip Antara.

kalangan pengamat energi, pengusaha, dan anggota DPR telah meminta pemerintah segera menaikkan harga BBM subsidi guna  mengurangi beban anggaran.

Subsidi BBM dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp291 triliun.

Selama beberapa tahun pemerintah sudah mencoba beberapa langkah pengendalian konsumsi BBM subsidi, namun menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan.

Terakhir, untuk memenuhi kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter, konsumsi terpaksa dibatasi, namun menyebabkan antrean kendaraan di SPBU di sejumlah daerah.

PT Pertamina (Persero) mengurangi jatah SPBU untuk premium sekitar 5%  dan solar 10%-15% sejak 18 Agustus 2014.

Kendati kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah daerah, Kemenkeu menyatakan kuota BBM bersubsidi tidak boleh ditambah karena sudah ditetapkan dalam undang-undang APBN-Perubahan 2014.
 
“kuota BBM bersubsidi itu tidak boleh dinaikkan karena sudah dipatok di undang-undang,”  ujar Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam pesan singkatnya.

BACA JUGA:

o BBM LANGKA: Polisi Amankan SPBU

o BBM LANGKA: Sultan Minta Pertamina Pasok BBM Bersubsidi hingga 31 Desember

o INFLASI AGUSTUS: Bakal Dipengaruhi Pembatasan BBM Bersubsidi

o Kemenkeu Pastikan Kuota BBM Bersubsidi tak Ditambah

o Jokowi Lebih Senang, Sebelum Lengser SBY Naikkan Harga BBM. Ini Alasannya

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper