Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPR RI Marzuki Alie menyebutkan kelangkaan bahan bakar minyak merupakan tanggung jawab PT Pertamina yang memiliki tugas mendistribusikan BBM dan BP Hilir yang bertugas mengawasi pendistribusiannya.
"Mereka 'kan tahu kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM. Pertamina sebagai penanggungjawab distribusi BBM yang menjadi kebutuhan harian rakyat. Tidak seharusnya BBM langka kecuali ada permainan. Apapun dan berapapun harganya BBM tidak boleh hilang," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu (27/8/2014)
Dia pun mengingatkan PT Pertamina untuk tidak bermain politik dan membuat seolah BBM langka karena kebijakan subsidi. BBM tidak boleh hilang, meski ada pembatasan BBM bersubsidi karena masih ada BBM nonsubsidi yang kini juga sudah mulai langka.
"Jangan gara-gara kebijakan mengurangsi subsidi, pasokan menjadi kurang. Ini tanggung jawab mereka. Dalam situasi begini di mana nuansa politik tinggi, jangan buat kesan seolah-olah memang ada kesulitan BBM untuk mencari alasan menaikan harga BBM bersubsidi atau menghilangkan subsidi," tegasnya seperti dikutip Antara.
Sinyalemen tersebut, menurutnya, semakin kuat karena sebelumnya wapres terpilih, Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan yang seolah membenarkan hal itu.
"Statement JK 'daripada sulit antre dan BBM tidak ada, yang penting BBM ada, harga naikkan saja'. BBM bersubsidi memang dibatasi, masih masuk akal kalau BBM bersubsidi berkurang di pasaran.Tapi jangan BBM nonsubsidi juga hilang. Jangan ikut-ikutan bermain politik lah," tegas Ketua DPR..
Pemerintah telah memastikan dalam waktu kurang dari tiga hari ke depan tidak akan ada lagi antrean panjang masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
"Dalam waktu kurang dari tiga hari tidak boleh lagi ada antrean yang tidak perlu," tegas Menko Perekonomian Chairul Tanjung dalam keterangan pers, seperti dilansir situs resmi Setkab,
CT, panggilan akrab Chairul Tanjung menjelaskan jaminan tidak adanya antrean BBM itu sudah menjadi keputusan rapat terkait BBM bersubsidi yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa (27/8/2014).
Sejak beberapa hari terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU, mulai di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, Kalimantan hingga Sumatera Barat.
MASALAH DISTRIBUSI
Menanggapi hal itu, CT menyatakan terjadinya antrean di daerah tersebut dikarenakan kebijakan yang bersifat lokal yang dilakukan oleh Pertamina daerah tertentu guna melakukan pembatasan untuk penghematan.
"Ini bukan merupakan kebijakan pemerintah secara umum," tegasnya.
Menurut Menko Perekonmian, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menghetikan mengularnya antrean pembelian BBM. Untuk itu, dia telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Pertamina terkait masalah ini.
“Masalah antrean karena persoalan distribusi pasokan BBM bersubsidi. Untuk itu pasokan BBM bersubsidi akan diperlancar mengingat stok BBM mencukupi,” tuturnya.
Dia menjelaskan dalam APBN-P 2014 kuota BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter.
Untuk itulah, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penghematan BBM Bersubsidi.
Namun, lanjut CT, langkah penghematan tersebut dilakukan tanpa harus membuat antrean yang tidak perlu, di antaranya dengan tidak menjual BBM bersubsidi di Jakarta Pusat, di jalan tol dan juga selepas jam 18.00 WIB.
NORMALKAN PASOKAN
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dalam siaran persnya menyatakan SPBU untuk mengatasi antrean kendaraan dalam beberapa hari terakhir, PT Pertamina (Persero) mulai Selasa malam telah menormalkan kembali pasokan BBM ke SPBU.
"Sesuai arahan pemerintah, mulai Selasa malam kami menormalisasi pasokan BBM untuk memulihkan situasi," kata Ali Mundakir seraya menegaskan, Pertamina tidak lagi mengurangi penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU.
Ia menyebutkan penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU tetap akan dilakukan secara terukur dan terarah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Terkait kemungkinan terlampauinya kuota BBM subsidi pada APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter, Ali meyakini, pemerintah akan memutuskan solusi kebijakan yang tidak akan merugikan Pertamina.
BACA JUGA:
o BBM SUBSIDI: SBY 'Keukeuh' tak Naikkan Harga, Pihak yang Minta Dianggap Lucu karena Dulu Menolak
o BBM LANGKA: Mobil Mewah Ngotot Dapat Solar Bersubsidi
o BBM LANGKA: Istana Bantah SBY Tinggalkan Bom Waktu Untuk Jokowi
o Solar Langka, Sejumlah Kapal Ikan Menganggur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
