Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan akan menggunakan anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari jumlah APBN untuk mendukung program pelatihan kerja yang dijalankan Balai Latihan Kerja (BLK).
"Politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting dan bisa mempergunakan dana pendidikan," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kamis (30/10/2014).
Menurutnya, penggunaan anggaran pendidikan dibutuhkan untuk mengembangkan program pelatihan kerja di BLK yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini Kemenaker mengklaim pengembangan BLK terhambat terbatasnya anggaran.
"Keberadaan BLK harus mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan, serta manajemen pengelolaan BLK," paparnya.
Hanif juga akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap BLK yang ada, termasuk memeriksa sejauh mana kelayakn fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh BLK.
"Selanjutnya akan melakukan revitalisasi sehingga semakin banyak pemuda yang produktif bisa kita masukkan ke BLK," ujarnya.
Berdasarkan data Kemnakertrans saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 261 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
