Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji kembali kebijakan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, termasuk target zero Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) pada 2017.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan kebijakan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri akan dibatasi hanya tenaga kerja sektor formal dan memiliki keterampilan.
Hal tersebut sejalan dengan target zero PLRT pada 2017 yang ditetapkan pada masa Muhaimin Iskandar.
"Itu memang target dari pemerintah. Artinya, ke depan yang akan didorong adalah bukan tidak mengirim sama sekali, tetapi kita kirimkan yang skilled labor, tenaga kerja Indonesia yang akan mengisi pekerjaan formal," katanya di kantor Wakil Presiden, Selasa (25/11/2014).
Terkait pekerja domestik seperti PRT dan baby sitter, pemerintah akan menambah pelatihan sehingga pekerja di bidang itu menjadi pekerja yang memiliki kompetensi dan profesional.
Di sisi perlindungan TKI, Kemenaker tengah menandatangani MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan TKI.
"Kita pastikan peningkatan perlindungan. Saya sudah menandatangani MoU dengan Menkumham untuk bantuan layanan hukum bagi TKI yang bermasalah di luar negeri yang bermasalah," imbuhnya.
Kebijakan zero PLRT pada 2017 diyakini Hanif tidak akan menekan devisa negara dari remitansi yang dikirimkan TKI ke dalam negeri.
"Kalau formalnya dibanyakin kan kita tetap dapat banyak devisa. Misalnya perawat, kebutuhan perawat masih banyak banget di luar, tetapi kita masih kalah dengan Filipina," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
