Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan memastikan proyek tanggul laut Jakarta senilai Rp600 triliun tetap berlanjut.
Donny Azdan, Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjelaskan penurunan permukaan tanah yang terjadi di sisi utara Jakarta sangat mengkhawatirkan, untuk itu pembangunan tahap A harus dilaksanakan.
Tahap A dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCCID) atau yang lebih dikenal dengan Giant Sea Wall adalah memperkuat tanggul sepanjang 32 kilometer di bibir pantai Teluk Jakarta.
"NCCID diteruskan, namun tahap utamanya di [tahap] A," jelas Donny kepada Bisnis.com di Jakarta, Senin (24/11).
Menurut Donny, pada pencanangan yang dilakukan oleh mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung pada Oktober lalu direncanakan hanya delapan kilometer dari 32 kilometer yang dibangun pemerintah dan sisanya ditangani oleh pengembang pulau reklamasi. Namun menurut Donny pemerintah sedang mengkaji jika seluruh tanggul dibangun sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Setelah kita detailkan panjang tanggul seluruhnya dengan cekungan-cekungan menjadi 52 kilometer," imbuh Donny.
Menurutnya, ancaman penurunan sisi utara Jakarta adalah masalah serius, sehingga pembangunan seluruh tanggul melalui APBN menjadi sesuatu yang dirasa mendesak.
Sementara untuk pembangunan tahap B berupa pulau reklamasi dan tahap C berupa tembok laut raksasa (Giant Sea Wall) akan dipelajari lebih lanjut. Pasalnya jelas Donny yang dimiliki pemerintah baru rencana besar, belum membahas hingga tahap detail.
"Permasalahan Amdal terus jalan, terutama untuk komponen A tidak terlalu bermasalah, sedangkan tahap b dan c sedang diproses KLHS," ungkapnya.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik.
Hasil akhir KLHS adalah rekomendasi Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Donny juga menjelaskan untuk menata kawasan pesisir ibukota ini semangatnya dengan membentuk badan khusus yang akan menangani pembangunan, namun keputusan akhir akan dibicarakan bersama presiden.
Keppres yang disusun juga akan memberi wewenang penuh menuntaskan pembangunan tanggul laut ini. Badan usaha ini juga memiliki keleluasaan menggandeng swasta dengan skema business to business (b-to-b) untuk melanjutkan pembangunan.
Tugas badan usaha ini melingkupi reklamasi pulau berbentuk garuda seluas 5.000 hektar, sistem pompa air hingga tanggul laut yang diatasnya adalah jalan tol.
Yayat Supriatna, pengamat tata ruang Jakarta menyatakan pemerintah baru harus mengevaluasi proyek ini. Pasalnya tujuan utama adalah menahan penurunan muka tanah.
Untuk itu proyek turunan dari tanggul berupa air baku, pulau reklamasi hingga jalan tol harus ditelaah lebih jauh, jangan sampai malah menciptakan selokan kotor berukuran raksasa. "Namun tanggul penahan memang harus dibangun," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
