Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini para pengusaha kesulitan mencari pendanaan untuk proyek infrastruktur yang sesuai dengan tipe proyek. Sebab itu, meminta pemerintah menciptakan pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur agar swasta nasional dapat terlibat lebih luas.
Bobby Gafur Umar, Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan saat ini para pengusaha kesulitan mencari pendanaan untuk proyek infrastruktur yang sesuai dengan tipe proyek.
Pasalnya menurut Bobby, pembiayaan nasional saat ini hanya mengandalkan pendanaan perbankan yang memiliki jangka waktu maksimal 10 tahun, sementara proyek infrastruktur memiliki tipe pengembalian yang sangat panjang 25-40 tahun. Untuk itu dunia usaha harus menghabiskan energi yang terlalu besar untuk menyiasati pembiayaan infrastruktur.
Bobby yang juga Direktur Utama Bakrie & Brother ini mengharapkan kepastian pendanaan alternatif dari pemerintah ini mendesak dibutuhkan mengingat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menjabarkan setidaknya dibutuhkan investasi Rp5.500 triliun dalam lima tahun kedepan.
Peran serta swasta juga amat diperlukan untuk ikut berkontribusi secara langsung, ulas Bobby di Jakarta, Rabu (26/11).
Untuk itu menurutnya pihak pengusaha mengusulkan pemerintah membentuk bank khusus yang melayani pembiayaan infrastruktur atau terlibat dalam lembaga pembiayaan multinasional seperti yang diusulkan oleh China melalui Bank Investasi Infrastruktur Asia (BIIA) dengan akses diperluas.
Akses yang diperluas yang dimaksudkan oleh Bobby adalah kesempatan bagi dunia usaha swasta untuk dapat meminjam kepada bank yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur Asia ini.
Berpihak Pada Kontraktor LokalIrwan H. Marbun Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia menyatakan pemerintah juga harus memperhatikan kapasitas kontraktor lokal dalam syarat pembiayaan proyek. Menurut Irwan para perusahaan lokal sudah mampu bekerja untuk proyek yang bernilai US$100 juta, akan tetapi pemerintah juga mensyaratkan neraca keuangan yang kuat.
Sementara akses pembiayaan oleh bank menyaratkan jaminan berupa aset yang mencapai 30%-50%. Akibatnya para pengusaha lokal tidak dapat terlibat dalam proyek proyek besar pemerintah.
Untuk itu perlu keberpihakan seperti dilarangnya asing menjadi leader proyek, pintanya.
Selain itu, menurut Irwan, pemerintah juga dapat berpihak dengan memberikan kemudahan akses jaminan kepada bank dengan memungkinkan proyek menjadi jaminan. Tidak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
