Bisnis.com, JAKARTA--Aliansi untuk Desa Sejahtera meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memenuhi hak atas pangan rakyat Indonesia.
Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, menyatakan negara wajib menghargai, melindungi, dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat, terutama para produsen skala kecil dan konsumen dalam negeri.
"Tidak mudah mememenuhi hak atas pangan di tengah situasi serba krisis dan terbatas, sehingga langkah awal Jokowi-JK menjadi penting sebagai dasar membenahi kondisi darurat pangan," tegas Tejo dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa(9/12/2014).
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Tejo mengingatkan bahwa negara memiliki peran penting sebagai otoritas dengan kapasitas mengonsolidasikan sumber daya ekonomi dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.
Menurut Tejo, Kabinet Kerja pemerintah Jokowi perlu lebih berkoordinasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Tak hanya itu, dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, perlu ada penentuan prioritas tentu dengan kepemimpinan yang kuat.
Koordinator Pokja Sawti Aliansi untuk Desa Sejahtera A. Surambo menambahkan pertarungan bukan hanya pada luas tanaman pangan yang akan dipertahankan atau dicetak, tetapi juga pada jenis tanaman yang didukung untuk dapat tumbuh.
“Termasuk benih dan berbagai asupan lain yang disediakan. Apakah petani harus ‘tergantung’ lagi, atau ada langkah lain yang menjamin kebebasan petani untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan,”ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
