Bisnis.com, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah telah gagal dalam mewujudkan tarif angkutan umum yang adil bagi masyarakat.
Pasalnya dengan fluktuatifnya harga bahan bakar minyak (BBM), maka tarif angkutan umum juga cenderung naik. Sedangkan saat harga BBM turun, tarif angkutan tidak mengalami penurunan.
"Endingnya bisa menimbulkan konflik antara penumpang dengan awak angkutan. Ini karena pemerintah tidak punya skema tatif angkutan kota yang lebih visible dan berjangka panjang," kata Ketua Harian YLKI Sudaryatmo, Rabu (1/4/2015).
Dia menambahkan, kenaikan harga BBM mempunyai dampak luas karena secara langsung akan menaikan harga barang-barang yang disebabkan naiknya ongkos transpotasi.
"Bagi sopir angkot kenaikan harga BBM disamping kesulitan mendapatkan stock, juga mengalami penurunan pendapatan karena ketika harga BBM naik maka setoran dan harga suku cadang juga ikut naik," imbuhnya.
Seharusnya, kata Sudaryatmo, pemerintah tidak mencabut subsidi energi secara serentak, sebelum menyiapkan skema kebijakan untuk mengamankan atas dampak yang ditimbulkan. Termasuk menerapkan harga bbm secara fluktuatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
