Bisnis.com, JAKARTA - Lapangan Banyu Urip di Jawa Tengah baru bisa menaikkan produksi pada Mei 2017 dikarenakan kendala revisi analisis dampak lingkungan (Amdal).
Direktur Utama PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) Adriansyah memperkirakan dengan asumsi proses normal penyelesaian revisi Amdal, penaikkan produksi Banyu Urip baru bisa dilakukan pada Mei atau Juni 2017. Adapun, penyelesaian revisi Amdal membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan.
Seperti diketahui, penaikan produksi Banyu Urip dari 165.000 barel per hari (bph) menjadi 200.000 bph butuh revisi Amdal. Hal tersebut pun telah menjadi salah satu alasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menolak usulan penambahan produksi.
ExxonMobil Cepu Limited sebagai operator memiliki 45% saham Lapangan Banyu Urip, PT Pertamina EP Cepu memiliki 45%, serta empat Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PT Blora Patragas Hulu, PT Petrogas Jatim Utama Cendana, PT Asri Darma Sejahtera, dan PT Sarana Patra Hulu Cepu memiliki 10%.
"Kalau prediksi kami, dengan prosedur normal mungkin sekitar Mei-Juni," ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Kamis (29/9).
Lebih lanjut, dia menganggap secara teknis Banyu Urip siap menambah produksi. Menurutnya, waktu yang diperlukan untuk menaikkan produksi kurang dari sebulan karena produksi saat ini sudah berada di angka 180.000 bph. Dengan demikian, bila masalah administrasi sudah selesai, pada Mei produksi bisa naik menjadi 200.000 bph.
"Kalau semua formalitasnya beres di bulan Mei, produksi bisa 200 kbopd," katanya.
Namun, hal itu merupakan asumsi normal. Percepatan proses di Kementerian Lingkungan Hidup, katanya, bisa saja dipercepat dengan campur tangan pemerintah. Selain itu, pihaknya pun perlu memastikan Pertamina bisa menyerap penaikkan produksi Banyu Urip.
"Harusnya bisa (dipercepat) karena ini dikeluarkan oleh KLH," katanya.
Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto mengatakan hingga saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan mitra, SKK Migas, Direktorat Jenderal Migas dan Kementeriang Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa melakukan penaikan produksi secepatnya.
Seperti diketahui, penambahan produksi Banyu Urip tak mendapat restu dari SKK Migas pada revisi rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WP&B) 2016 karena mempertimbangkan alasan kesinambungan puncak produksi 165.000 bph lebih terjaga dibandingkan 205.000 bph.
Dari sisi skala ekonomi, dengan puncak produksi sebesar 165.000 bph, pemerintah mendapat pendapatan nilai sekarang (present value) US$82 juta lebih tinggi dibandingkan skenario puncak 205.000 bph.
Selain itu, penambahan produksi membutuhkan biaya operasi tambahan yakni US$2 juta, revisi Amdal dan hilangnya garansi kontraktor EPC-1 terhadap fasilitas produksi bila memproduksi minyak mentah lebih dari 185.000 bph.
"Kami bekerja sama dengan partner dan pemerintah dalam hal ini SKK Migas, [Ditjen] Migas dan Kementerian LHK agar bisa meningkatkan produksi secepatnya."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
