Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta membenahi neraca pergaraman Indonesia sehingga memudahkan pengurusan garam dari hulu hingga hilir.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Muhammad Hasan menyebutkan, saat ini masih terjadi masalah pendataan ketersediaan hingga serapan garam di dalam negeri.
Akibatnya, saat terjadi kelangkaan garam seperti terjadi beberapa waktu lalu membuat pemerintah kesulitan menentukan langkah yang harus ditempuh.
“Pemerintah diminta perbaiki data neraca garam sehingga tidak ada tumpang tindih antarkementerian dan lembaga,” paparnya saat diskusi Garam Nasional Permasalahan dan Solusinya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Hasan memaparkan sejatinya Indonesia mengalami swasembada garam dari 2012 hingga 2015.
Total produksi pada 2012 misalnya menyentuh angka 2,5 juta ton, sedangkan pada 2015 mencapai 2,9 juta ton.
Baca Juga
“Pada 2016 ada La Nina sehingga total produksi nasional kita merosot tajam menjadi 141.000 ton,” imbuhnya.
Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (Aipgi) mencatat kebutuhan garam nasional mencapai 3,7 juta ton per tahun dengan pembagian 450.000 ton untuk industri aneka pangan, 1,7 juta ton untuk industri kimia, serta 200.000 ton untuk pengeboran minyak.
Kemudian 470.000 ton untuk pakan ternak dan pengasinan ikan, 230.000 ton untuk industri lain dan konsumsi rumah tangga sebanyak 650.000 ton.
Nilai tambah dari impor garam industri yang hanya US$100 juta per tahun mencapai US$28,2 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
