Bisnis.com, JAKARTA- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan minyak kelapa sawit memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi bagi negara produsen, termasuk Indonesia. Hal ini juga menyangkut tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan di dalam negeri.
Oleh sebab itu pemerintah diminta untuk melakukan usaha maksimal membatalkan resolusi Parlemen Eropa. Salah satunya dengan menggalang dukungan dari negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Lobi intensif ke tiap-tiap negara yang tergabung dalam UE diprediksi akan memberi dampak positif terhadap upaya pembatalan rencana penghapusan biodiesel oleh Parlemen Eropa, seperti Jerman, Italia dan Belanda.
“Apalagi negara-negara tersebut memiliki hubungan dagang yang baik dengan Indonesia. Upaya ini akan membuat para anggota tidak menerima mentah-mentah penghapusan biodiesel minyak kelapa sawit,” ujarnya.
Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia bersama negara produsen sawit baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Afrika telah mengirimkan sikap bersama mengenai keberlanjutan penggunaan biodiesel kelapa sawit kepada pihak Uni Eropa.
Third Secretary Economic Affairs Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels Andi Sparringa menjelaskan sebagai langkah awal, telah disepakati surat pada Dubes negara produsen minyak sakit yang disampaikan kepada Presiden Parlemen Eropa (PE), Dewan Eropa (DE), Komisi Eropa (KE) dan pemangku kepentingan lain di kawasan itu pada 15 Februari.
“Surat ini telah dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia,” kata Andi dari keterangan resmi yang diterima Bisnis akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas penolakan rencana penghapusan biodiesel minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan 2021 melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan.
Upaya itu termasuk melalui surat Menlu RI Retno LP Marsudi kepada High Representative/Vice Presiden (HRVP) Federica Mogherini dan para Menlu negara-negara UE, serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.
Laporan penghapusan biodiesel CPO tersebut dinilai bukan keputusan final UE. Pasalnya untuk menentukan sikap akhir, perlu ada kesepakatan antara PE, KE dan DE melalui suatu proses trialogue yang direncanakan baru akan dimulai pada minggu keempat Februari 2018.
KBRI Brussel memastikan bakal terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue agar rencana UE untuk menghapus palm oil-based biofuel pada 2021 tidak dilakukan. Pasalnya rencana tersebut tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade. Report ini juga dipandang tidak adil karena minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya seperti rapeseed dan soybean pada 2030.
“Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang menolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan dan fairness,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
