Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pusat Logistik Berikat untuk UKM Disiapkan

Pemerintah saat ini tengah melakukan penjajakan dengan pelaku usaha untuk membuat Pusat Logistik Berikat (PLB) Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
PT Indonesia Air & Marine Suply (Airin), penyedia jasa layanan logistik terpadu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta./Dok. PT Airin
PT Indonesia Air & Marine Suply (Airin), penyedia jasa layanan logistik terpadu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta./Dok. PT Airin

Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah saat ini tengah melakukan penjajakan dengan pelaku usaha untuk membuat Pusat Logistik Berikat (PLB) Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang (Kemenko) Perekonomian Erwin Raza mengatakan upaya ini untuk menggenjot ekspor Indonesia dari sisi UKM. Dia menjelaskan dukungan itu salah satunya melalui sinergi kebijakan dengan berbagai pihak.

“Sampai sekarang belum ada peraturan itu. Ini sangat terkait dengan pemasaaran penjulan produk UKM,” katanya kepada Bisnis usai menghadiri acara pengukuhan DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia hari ini Rabu (21/2/2018).

Erwin menilai PLB UKM perlu untuk segera ada demi mendukung ekspor dan mengirim kebutuhan bahan baku ke negara lain.

Sampai saat ini Kemenko masih mencari siapa yang berminat membangun PLB dan menunggu ketertarikan dari pihak swasta ataupun negeri.

Erwin menjelaskan PT Pos Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Pos Logistik beberapa sudah beberapa kali melakukan pembicaraan untuk fulfillment center ini.

“Mereka sudah pasti akan melayani e-commerce. Kita memang lagi memperkuat PT Pos Indonesia memperkuat elektronik dan UKM ini,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin Indonesia lebih fokus dan konsentrasi pada investasi dan perdagangan luar negeri seperti sektor industri.

Hal ini karena ekspor Indonesia pada 2017 hanya mencapai US$145 miliar. Nilai tersebut masih kalah dengan Thailand sebesar US$231 miliar, Malaysia US$184 miliar, dan Vietnam US$160 miliar. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, Jokowi merasa ada yang salah dan perlu diubah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper