Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyatakan perlu ada skema transaksi kredit listrik yang menarik dalam pengaturan pemanfaatan PLTS atap.
Ketua Umum AESI Andhika Prastawa mengatakan, bila mengacu aturan yang masih berlaku, yakni Peraturan Direksi PT PLN No.0733.K/DIR/2013, tarif listrik yang dijual dari PLTS atap ke PLN dihitung sama besarnya dengan tarif listrik yang dibeli dari PLN atau 1:1.
Sedangkan dalam regulasi PLTS atap yang akan terbit, pemerintah berencana mengatur tarif jual listrik PLTS atap menggunakan acuan tarif dasar listrik (TDL) dan biaya pokok produksi (BPP) nasional yang menyebabkan tarif listrik PLTS lebih rendah dari tarif listrik PLN.
Menurutnya, skema perhitungan yang demikian tidak cukup menarik secara keekonomian untuk mendorong penggunaan PLTS atap pada pelanggan rumah tangga dan bisnis menengah PLN. Pasalnya, investasi pemasangan PLTS atap masih cukup mahal.
Untuk memasang 1 KWp panel surya dibutuhkan modal sekitar Rp15-Rp20 juta. Bila mengacu TDL, misal untuk pelanggan golongan rumah tangga 2.200 VA ke atas sekitar Rp1.460/kWh dan BPP nasional sekitar Rp1.025/kWh masa pengembalian modal (payback) investasi PLTS atap diperkirakan bisa mencapai 10-15 tahun.
“Jadi Permen ini bila diterbitkan tidak mengakomodasi tarif 1:1, saya khawatir tidak akan berikan pengaruh yang signifikan kepada pertumbuhan solar rooftop di Indonesia,” ujar Andhika ketika dihubungi Bisnis, Senin (13/8/2018).
Dia yakin bila skema transaksi dibuat menarik, pertumbuhan pengguna PLTS atap bisa mencapai 500 ribu hingga 1 juta pelanggan pada 2025.
Saat ini, AESI mencatat minat pengguna PLTS atap cukup tinggi. Sejak Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap digalakkan pada September 2017, pengguna PLTS atap meningkat 100% menjadi 440 pelanggan pada Juni 2018 dari sebelumnya hanya mencapai 200 pelanggan. Tahun ini diperkirakan pengguna PLTS atap bertambah menjadi 600-700 pelanggan.
Dengan tren yang demikian, kata Andhika, tahun depan diperkirakan pengguna akan bertambah sekitar 400 pelanggan. Jumlah tersebut berpotensi meningkat bila regulasi yang ditetapkan pemerintah menarik secara keekonomian.
“Kalau Permen mendukung bisa 2-3 kali lipat dari itu, mungkin bisa 800-1.200 rumah untuk 1 tahun ke depan,” ujarnya. “Kalau tidak, pertumbuhannya terbatas tidak seperti yang kami harapkan.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
