Bisnis.com, JAKARTA – Produsen hulu tekstil meminta pemerintah merombak ulang peruntukan Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi jenis industri ini.
Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menuturkan kebutuhan PLB hanya cocok untuk bahan baku kapas.
Sementara itu, benang dan kain tidak lagi membutuhkan PLB karena akan menghambat keberlanjutan usaha produsen dalam negeri.
“PLB disektor tekstil hanya untuk kapas saja, sedangkan untuk serat lainnya, benang dan kain agar tidak difasilitasi oleh PLB karena memang sudah bisa diproduksi didalam negeri,” kata Redma di Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Dia mengingatkan seuruh produk kain dan tekstil yang teridentifikasi dalam kode HS 52 dan 54, termasuk serat, benang, dan kain di HS 55 semuanya sudah bisa diproduksi di dalam negeri sehingga seharusnya impor sangat bisa dikurangi.
“Pemerintah tidak perlu takut pembatasan impor bisa ganggu ekspor, karena eksportir sebagian besar di Kawasan Berikat atau menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)” kata Gita.
Dia mengingatkan pembenahan ini merupakan langkah yang diharapkan oleh Presiden Joko widodo. Dia mengatakan, saat ini laju pertumbuhan impor mulai membuat khawatir pemerintah.
Sudah berkali-kali Presiden meminta jajarannya untuk menurunkan impor demi menjaga nilai tukar rupiah.
“Namun, hingga saat ini belum ada satupun kebijakan yang dikeluarkan untuk menurunkan laju pertumbuhan impor. Di sektor tekstil barang impor banjir, padahal sudah bisa dibuat oleh produsen lokal, pemerintah harus berani melakukan substitusi impor, kita hanya perlu revisi kebijakan, tidak minta insentif,” katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan pihaknya berkomitmen untuk menurunkan impor dengan optimalisasi industri dalam negeri.
Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan bagaimana bentuk pemaksaaan secara regalasi atas optimalisasi yang dapat dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
