Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mengevaluasi proyek-proyek ketenagalistrikan yang belum mencapai tahap penuntasan pembiayaan (financial close).
Langkah ini merespons permintaan pemerintah terkait dengan pengendalian impor barang modal dari proyek ketenagalistrikan PLN di Tanah Air.
Direktur Perecanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, pemerintah meminta untuk menunda impor sejumlah komponen pembangkit listrik. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan pemetaan proyek-proyek yang perlu penyesuaian, terutama untuk yang belum menyelesaikan tahap penuntasan pembiayaan.
“Iya kami lagi daftar mana-mana yang sudah penuntasan pembiayaan mana-mana yang belum,” ujarnya, Rabu (15/8).
Penyesuaian, kata Syofvi, akan dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan permintaan kebutuhan listrik dan suplai yang tersedia.
Dia belum mengetahui secara pasti jumlah proyek pembangkit listrik yang belum masuk tahap penuntasan pembiayaan. Namun, menurutnya, proyek yang perlu dievaluasi kebanyakan adalah proyek milik pembangkit listrik milik pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).
“Kalau penuntasan pembiayaan PLN tergantung loan [pinjaman]. Itu juga enggak banyak yang kami lakukan seperti itu karena di transmisi umumnya kami ambil di dalam negeri untuk konduktor, tower, dan gardu,” katanya.
Namun, dia belum memiliki data terbaru soal proyek pembangkit milik swasta yang belum masuk tahap penuntasan pembiayaan.
Terkait hal ini, Syofvi juga memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah mencapai tahap penuntasan pembiayaan tidak akan terganggu dan terus berjalan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengendalikan impor untuk mengamankan defisit transaksi berjalan. Pengendalian impor akan dilakukan pada proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti milik PLN dan Pertamina.
PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyeknya karena komponen impor barang modalnya yang cukup besar.
Sri mengatakan, komponen yang perlu dilihat itu bukan hanya komponen yang tidak memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), tetapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal.
"Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda. Kami akan melakukan 6 bulan ini secara sangat firm terhadap dua BUMN ini sehingga kontribusi terhadap impor barang modal terutama dari BUMN bisa dikendalikan.”
Sri mengatakan bahwa Menteri ESDM akan melihat dari sisi daftar keseluruhan (master list) barang yang diminta untuk berhenti diimpor sampai 6 bulan ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
