Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).
"Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan," paparnya.
Presiden mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162.000 hektare jaringan irigasi.
Presiden menyatakan anggaran infrastruktur dapat mencapai Rp420,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
"Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun," papar Presiden.
Baca Juga
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
