Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menuding Pemerintah lamban dalam menyusun peta jalan bisnis digital sejalan dengan perkembangan bisnis tersebut yang semakin cepat.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mendesak Pemerintah agar membuat aturan baru terkait investasi terhadap para pemain startup digital yang semakin banyak di Indonesia. Menurutnya, pemerintah sampai saat ini masih belum mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang bergerak ke arah digital.
"Regulasinya kan belum ada. Contohnya, itu ada pada bisnis startup digital seperti Gojek yang berkembang luas menjadi 10 bidang. Ada aturan ride sharing tapi itu hanya diatur sebatas PP Menhub," tuturnya, Selasa (16/10).
Enny menjelaskan bahwa semua negara kini sudah menerapkan ekonomi digital dengan regulasi yang sudah diatur sebelumnya. Sehingga bisnis digital, dia menambahkan dapat berjalan dengan baik.
Menurut Enny, regulasi dan perkembangan bisnis digital saat ini tidak sejalan. Pasalnya, dia menilai bahwa regulasi selalu berjalan lebih lamban jika dibandingkan dengan perkembangan bisnis digital yang semakin massif.
"Perlu peta jalan dan blueprint yang jelas. Polemik dapat diakhiri jika regulator memiliki aturan. Ekonomi digital adalah keniscayaan. Tinggal aturan yang jelas untuk meminimalkan ekses. Kita harus maksimalkan manfaatnya," katanya.
Sebelumnya, Chairman TransCorp Chairul Tanjung menyarankan agar masyarakat tidak terlalu senang terlebih dulu jika ada investor asing yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, dia menilai akan ada dampak jangka panjang yang terjadi di kemudian hari.
“Ini masalah kita. Kita tidak pernah berpikir secara holistik. Kita berpikir senang kalau ada investor asing. Tapi jangan lupa, begitu dia kuasai, 5-10 tahun lagi perusahaan ini akan membesar, menghasilkan deviden,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
