Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah perlu melakukan loby agar mesin-mesin yang mengacu kepada American standard for Testing Material (ASTM) tidak gugur garansinya jika menggunakan biodisel kadar 30% (B30) di 2020 mendatang.
Muhamad Kumbo Lasmono, Senior Consultant pada Research and Consulting Spire Indonesia menuturkan saat ini dunia industri relatif menerima penggunaan B20 yang diwajibkan tahun ini dikarenakan ASTM-nya telah terbit cukup lama. Kondisi ini akan berbeda jika pemerintah bertekad mempercepat peningkatan minyak sawit menjadi bahan bakar B30 pada 2020.
"Jadi kalaupun Indonesia menggunakan B30 [pada 2020] bisa saja, akan tetapi jika ada kerusakan, pabrikan mesin tidak akan menerima klaim atas kerusakan mesin tersebut. Ini dilematis," kata Kumbo, Rabu (17/10/2018).
Menurut dia untuk memperkuat hilirisasi produk sawit di Indonesia tidak serta merta harus bertumpu pada minyak sawit menjadi bahan bakar. Kumbo mencontohkan saat ini kapasitas terpasang pada hilirasi minyak sawit menjadi minyak goreng telah mencapai 15 juta ton per tahun. Akan tetapi konsumsi minyak goreng baru 7 juta ton.
"Artinya dapat dilakukan optimalisasinya bagaimana kita bisa menaikkan kapasitas produksi menjadi mendekati kapasitas pabrik," katanya.
Meski begitu, Kumbo menilai penerapan B30 akan memberi dampak positif bagi ekonomi nasional. Penggunaan B30 akan memangkas impor solar hingga 30% dibandingkan sebelum program dijalankan. Biodisel yang diproduksi di dalam negeri akan meningkatkan bisnis dan perputaran uang di dalam negeri,
"Cuma penggunaan B30 itu kan terganjal dari fabrikan mesin dimana mereka mengikuti standar bahan bakar dari ASTM dimana regulasi penggunaan biodiesel saat ini baru pada B20," katanya.
Kumbo melihat saat ini yang paling optimal dapat diterapkan adalah B20. Dia memperkirakan rencana pemerintah menerapkan mandatori B30 tidak akan optimal. Dibutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun ke depan agar target mandatori ini realistis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
