Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Kamis, 29 Desember 2016. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. AJB BUMIPUTERA 1912 ; Titik Terang Penyelamatan
Pengelola Statuter Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menggunakan pendekatan baru untuk memastikan salah satu asuransi tertua itu mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.
KOMODITAS HORTIKULTURA ; Kementan Investasi Zona Penyangga
Kementerian Pertanian mulai tahun depan akan membangun sistem zonasi produksi bawang merah dan aneka cabai di beberapa provinsi seluas 22.000 hektare.
PEMBANGUNAN TEPI NEGARA ; Mendandani Wajah Perbatasan Atambua
Gafur Songge, warga yang tinggal di Kupang dan kerap mengunjungi kerabatnya di Dili, mengaku bangga tiap kali melewati pos perbatasan Indonesia menuju Timor Leste belakangan ini.
Hal 2. Interelasi Obligasi Konversi dan DNI
Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang dirilis Bank Indonesia pada 18 November 2016 lalu mewartakan sampai dengan September 2016 total utang luar negeri Indonesia mencapai US$325,26 miliar. Proporsi utang luar negeri swasta 50,14% atau US$163,08 miliar, lebih besar dari utang luar negeri pemerintah (49,86% atau US$162,18 miliar). Dominasi utang luar negeri swasta ini telah terjadi sejak 2012 dan perlu lebih dicermati perkembangan ke depannya agar tidak menimbulkan instabilitas perekonomian.
M. FADHIL HASAN DAN EKO LISTIYANTO ; Ekonom senior dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Hal 3. PERMINTAAN MOBIL ; Produksi Tidak Terlalu Sepi
Produksi mobil di seluruh pabrikan dalam negeri tidak terlalu sepi. Volume produksi kendaraan roda empat hingga November 2016 mencapai 1,09 juta unit atau tumbuh 5,58% dibandingkan dengan periode sama 2015.
Hal 4. PERIZINAN ; Menerangi UKM di Lorong Gelap
Hal kecil yang dilakukan oleh UKM Center Universitas Indonesia laksana terang dian di kegelapan. Tujuannya satu, memberikan penjelasan tentang prosedur perizinan berbisnis bagi usaha menengah ke bawah. Suatu hal yang sering terlupakan oleh siapa saja.
Hal 5. SUREL DITJEN PAJAK ; Tidak Semuanya Ikut Amnesti
Seperti yang sudah diprediksi, imbauan yang dikirimkan Ditjen Pajak melalui surat elektronik menyulut beragam respons dari wajib pajak. Reaksi yang sering muncul yakni soal keakuratan data dan pilihan langkah lanjutan.
Hal 6. PEMBANGUNAN BTS ; Telekomunikasi Perbatasan Dikebut
Pemerintah menargetkan 252 site infrastruktur telekomunikasi base transciever station (BTS) sudah terbangun dan tuntas pada Februari 2017 sehingga seluruh wilayah perbatasan sudah terlayani fasilitas telekomunikasi.
Hal 7. SUMBER DAYA AIR ; 4 Proyek PLTA di Bendungan Siap Tender
Pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat dilakukan pada 2017 setelah mengantongi izin pemanfaatan aset dari Kementerian Keuangan. Sedikitnya, ada empat bendungan yang siap ditenderkan untuk dimanfaatkan sebagai PLTA.
Hal 8. TEKAN PERSEKONGKOLAN LELANG ; KPPU Gandeng Pemda
Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memperluas kerja sama dan sosialisasi dengan pemerintah daerah pada tahun depan. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi persekongkolan dalam lelang.
Hal 9. KAWASAN INDUSTRI ; Dumai & Buton Jadi Prioritas
Kementerian Perindustrian memprioritaskan dua kawasan industri di Riau yaitu Kawasan Industri Dumai dan Tanjung Buton yang dinilai potensial dikembangkan dalam jangka pendek.
Hal 10. INDUSTRI PARIWISATA ; Menangkap Peluang Wisata Halal
Demografi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia membuat potensi wisata halal sungguh menjanjikan.
Hal 11. PERSAINGAN USAHA ; IndiHome, PGN, dan Aqua Segera Disidangkan
Komisi Pengawas Persaingan usaha segera menyidangkan tiga perkara pada awal tahun depan, yakni kasus IndiHome Triple Play, dugaan monopoli PGN, dan penyalahgunaan posisi dominan produsen air minum Aqua.
Hal 12. PERATURAN MA DISAHKAN ; Hati-hati Kelola Korporasi
Korporasi kini harus benar-benar ketat dalam menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang bersih alias good corporate governance (GCG). Payung hukum yang dapat menjerat perusahaan sebagai subjek hukum sudah disahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
