Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BISNIS INDONESIA Edisi Cetak Jumat, 24 Februari 2017. Seksi Utama

Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Jumat, 24 Februari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
./.Bisnis
./.Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Jumat, 24 Februari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Seksi Utama

Hal 1. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Bank Berburu Bisnis Setrum
Perbankan semakin tertarik untuk membiayai proyek pembangkit listrik mengingat kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur itu sangat besar dengan tingkat risiko yang dapat dikelola.

PROGRAM 'YUK NABUNG SAHAM' Menjaring Investor Ritel dengan Perangsang Pajak
Gula-gula pemanis pasar modal terus ditebarkan oleh otoritas bursa untuk menjaring lebih banyak investor ritel. Teranyar, Bursa Efek Indonesia mengusulkan agar pemerintah menghapus pajak penghasilan (PPh) atas dividen saham yang diperoleh para investor ‘Yuk Nabung Saham’.

BERANDA
Hery Trianto [email protected]
Harmoni dan Suksesi Bisnis
Ini adalah kisah Sudhamek AWS, orang terkaya No. 44 di Indonesia versi majalah Forbes. Terjadi pada 1994, ketika dia dipanggil ayahnya, Darmo Putro, di Pati, Jawa Tengah. Ia dipanggil untuk memimpin perusahaan keluarga yang didirikan ayahnya, setelah cukup lama bekerja di Gudang Garam dan Grup Djuhar, milik Djuhar Soetanto, pengusaha yang besar pada era Presiden Soeharto.

Hal 2. OPINI:Menakar Prospek Kelautan
MUHAMAD KARIM Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
Dua tahun sudah pemerintahan Presiden Joko widodo berjalan. Di awal kepresidennya, Jokowi bertekad memosisikan Indonesia sebagai kekuatan poros maritim dunia (PMD). Ia mendeklarasikannya di atas kapal pinisi di Pelabuhan Muara Baru.

Hal 3. SENGKETA KONTRAK KARYA Freeport Masih Punya Kesempatan
Pemerintah membuka ruang perundingan dengan PT Freeport Indonesia guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Hal 4. KETIMPANGAN KEKAYAAN Mengatasi Jurang yang Semakin Lebar
Jurang antara segelintir orang kaya dan masyarakat Indonesia lainnya dilaporkan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara dalam 20 tahun terakhir. Pemerintah menganggap reformasi perpajakan mampu mengikis jurang ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Hal 5. Iklan Neraca Asrkindo per 31 Desember 2016

Hal 6. LAYANAN SELULER Lelang Selesaikan Persoalan Kapasitas
Pemerintah menegaskan proses lelang frekuensi dilakukan hanya untuk menyelesaikan persoalan kapasitas, bukan masalah jangkauan akses yang dialami operator.

Hal 7. JALAN TOL ATI Tak Keberatan Skema Bundling
Asosiasi Tol Indonesia menilai bahwa skema bundling atau subsidi dalam pelelangan pembangunan jalan bebas hambatan tak memberatkan badan usaha jalan tol.

Hal 8. JEMBATAN CISOMANG Kerugian Pengusaha Bus Ditekan
Pemerintah resmi mengizinkan kendaraan bus umum untuk melintas di jembatan Cisomang Tol Purwakarta- Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi), guna menekan kerugian.

Hal 9. INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI Proyek MRT Terus Dikawal
Proyek transportasi berbasis rel, Mass Rapid Transit (MRT) yang mulai dibangun pada 10 Oktober 2013 diharapkan bisa beroperasi penuh pada Maret 2019. Proyek itu menjadi salah satu contoh kombinasi pendanaan melalui APBN dan APBD.

Hal 10. READER’S CHOICE:INVESTASI BODONG Tertipu Janji Palsu Pandawa Group
Toddy R. mungkin baru saja menyadari dalam-dalam arti kata penyesalan. Dia adalah satu dari ratusan orang yang menjadi korban penipuan investasi bodong lantaran nekat menempatkan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam Pandawa.

Hal 11. RESTRUKTURISASI UTANG United Colour Wajib Susun Proposal Perdamaian
Perusahaan tekstil PT United Colour Indonesia harus menyusun rencana perdamaian ke para kreditur setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan PT Warna Jaya Sentosa.

Hal 12. SENGKETA HASIL PILKADA MK Siapkan Tata Beracara
Sejalan dengan proses pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak oleh setiap Komisi Pemilihan Umum Daerah, Mahkamah Konstitusi mulai menyiapkan tata cara beracara untuk pengajuan gugatan hasil penghitungan suara. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper