Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kecewa masih ada kementerian yang menerima opini disclaimer dari BPK.
Meski Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), menurut Jokowi, masih banyak kementerian dan lembaga negara yang menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta ada yang mendapat opini disclaimer alias tidak memberikan pendapat.
"Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan," ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa, (23/5/2017).
Berdasarkan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016, total ada delapan kementerian dan lembaga yang menerima opini WDP.
Adapun kedelapan kementerian atau lembaga itu adalah:
- Kementerian Pertahanan
Baca Juga
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Komisi Pemilihan Umum
- Badan Informasi Geospasial
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Lembaga Penyiaran Republik Indonesia.
Sementara itu, kementerian dan lembaga yang menerima status disclaimer ada enam, yakni:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Komisi Nasionalâ Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Lembaga Penyiaran Publik TVRI
- Badan Keamanan Laut
- Badan Ekonomi Kreatif
Jokowi mengatakan jumlah penerima opini WDP ataupun disclaimer tersebut sudah lebih sedikit dibanding 2015. Saat itu ada 26 penerima WDP dan empat penerima disclaimer. Namun, menurut Jokowi, tetap saja jumlahnya terasa besar.
Apalagi, kata Jokowi, sejumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan WDP atau disclaimer tersebut adalah nama-nama lama.
Menurut dia, dengan buruknya opini mereka di LHP LKPP 2015, seharusnya kementerian dan lembaga terkait sudah bebenah.
"TVRI, misalnya, ini kok bolak-balik disclaimer. Sudah bertahun-tahun," ujar Jokowi dengan nada kecewa.
Agar "capaian" tersebut tidak terulang di LHP LKPP 2017, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait segera membentuk satgas. Tujuannya untuk melakukan evaluasi internal atas buruknya opini yang mereka terima.
"Yang disclaimer, bikin task force khusus agar bisa langsung loncat ke WTP pada laporan yang baru," ujar Jokowi.
Dalam LHP LKPP 2016, salah satu kementerian yang berhasil loncat dari status disclaimer ke WTP adalah Kementerian Sosial.
Pantauan Tempo di lokasi, Jokowi menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaannya dengan jelas.
Selain dua kali menampilkan nama-nama kementerian dan lembaga yang mendapat status disclaimer ke para peserta acara, Jokowi meminta menteri-menteri terkait menunjukkan diri ke hadirin. Hal itu pun ia sampaikan dengan nada keras dan muka kesal.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, langsung angkat tangan begitu Jokowi menyebut kembali nama-nama kementerian dan lembaga yang berstatus disclaimer.
Sementara itu, Menteri Pemuda Imam Nahrawi berdiri kala nama lembaganya disebut dan langsung menundukkan kepala sebagai permintaan maaf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
