Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI akan mengkaji lahan milik Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri DKI untuk dijadikan lahan komersial.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan lahan milik Yayasan Korpri DKI tersebar di beberapa daerah yang juga di luar Jakarta.
"Ada sekitar 120 hektare lahan milik Korpri DKI di Jakarta, Tangerang dan Bogor. Apakah nanti bisa digarap untuk komersial, nanti kita bicarakan dulu," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (20/6/2017).
Dikatakan, saat ini Pemprov DKI mendorong untuk mendata ulang lahan milik Korpri yang selama ini belum terdata dengan baik agar bisa dimanfaatkan oleh anggota yayasan.
Menurutnya, opsi untuk mengkaji lahan Korpri menjadi komersial bukan menjadi tujuan awal karena sepenuhnya pengelolaan lahan menjadi wewenang yayasan.
"Ada 120 hektare, itu cukup banyak. Kalau dirupiahkan juga lumayan besar nilainya karena lokasi di Tangerang dan Bogor juga nilai jual objek pajaknya cukup tinggi," ujar Saefullah.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan pengelolaan aset milik Yayasan Korpri DKI hingga saat ini belum diketahui secara detail seiring dengan tidak terorganisirnya yayasan tersebut dengan baik.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya mendesak agar kepengurusan Yayasan Korpri DKI untuk langsung bekerja mendata kepemilikan aset sebelum lahan-lahan yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
"Di Jakarta ini kalau ada aset yang tidak terurus akan mudah diserobot orang lain. Maka kami minta pengurus Yayasan Korpri DKI yang baru segera mendata dan hasilnya bisa diinformasikan kepada anggota," tutur Djarot.
Djarot menambahkan untuk operasional tambahan Yayasan Korpri DKI, pihaknya mengusulkan agar gaji setiap pegawai negeri sipil dipotong Rp1.000 per bulan.
Menurutnya, dengan jumlah PNS di Jakarta yang mencapai sekitar 72.000 akan bisa mengumpulkan sekitar Rp72 juta per bulan untuk operasional yayasan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota Kopri DKI.
"Saya yakin anggota Korpri DKI tak akan keberatan jika dipotong Rp1.000 untuk dana operasional asal pemotongan tersebut ada manfaatnya," tambah Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
