Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Inggris menghendaki agar perdagangan bebas dengan Uni Eropa tetap dipertahankan selama proses perundingan hingga pascaBrexit.
Permintaan tersebut tertuang dalam proposal terbaru yang disusun oleh Pemerintah Inggris guna diajukan dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa. Adapun, proposal tersebut direncanakan akan dirilis pada pekan ini.
Proposal tersebut mendapat respon positif dari para pebisnis Negeri Ratu Elizabeth. Pasalnya, mereka telah sejak lama mengeluhkan ketidakpastian mengenai regulasi perdagangan dengan Uni Eropa selama masa perundingan maupun usai perundingan yang ditargetkan berakhir pada Maret 2019.
“Kita harus memiliki semacam regulasi selama masa transisi pascaBrexit yang mungkin berjalan selama satu hingga dua tahun. Kita akan upayakan regulasi yang diberlakukan selama ini akan bertahan selamanya,” kata Menteri Brexit David Davis, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/8/2017).
Dia pun menjanjikan apabila ada perubahan kesepakatan mengenai regulasi kepabeanan kedua kawasan, aturan tersebut tidak akan berbeda jauh dengan yang ada saat ini. Kebijakan itu dilakukan demi mempertahankan agar perekonomian Inggris tak terlalu terpengaruh akibat Brexit.
Namun demikian, proposal tersebut kemungkinan besar akan mendapat penolakan dari Uni Eropa. Pasalnya, sesuai aturan yang ada, Inggris masih boleh melakukan perdagangan bebas dengan blok negara terbesar di Eropa tersebut hanya pada masa perundingan saja.
Uni Eropa sendiri mengaku akan membuka diri terhadap usulan Inggris tersebut. Akan tetapi, blok yang terdiri dari 27 negara itu memeringatkan penolakan akan terjadi dari negara anggota Uni Eropa lain, karena kebijakan itu tidak akan membedakan antara negara anggota dengan non-anggota.
Brussels dalam hal ini pun meminta, sebelum membahas mengenai kesepakatan perdagangan, Ingris diharapkan menyelesaikan dahulu sejumlah persoalan yang menyangkut proses perceraian kedua kawasan. Persoalan itu a.l. hak perpidahan warga negara kedua kawasan dan penyelesaian tagihan keuangan kepada Inggris atas keputusannya meninggalkan Uni Eropa.
Seperti diketahui, proses perundingan akan dilakukan kembali di ibukota Uni Eropa yakni Brussels pada 28 Agustus. Sebelumnya, Juru Runding Brexit dari Uni Eropa yakni Michel Barnier mengeluhkan tidak adanya kemajuan mengenai hubungan baru kedua kawasan selama dua kesempatan perundingan sebelumnya.
Pembahasan mengenai regulasi kepabeanan kedua negara dinilai sangat penting karena biaya kepabeanan akan membengkak jika Inggris tak mengadopsi aturan yang ada selama ini. Menurut laporan sebuah lembaga konsultan ekonomi Oxera pada Juli lalu, biaya pemeriksaan barang dari kedua kawasan di bea-cukai akan menelan dana hingga 1 miliar pound sterling.
"Para pebisnis ingin melihat sistem bea cukai yang mudah dan tidak membuat mereka menghabiskan banyak dana hanya untuk proses pengiriman. Ini merugikan bagi kami," kata Wakil Direktur Kamar Industri Inggris Josh Hardie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
