Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Yohana Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik

Perempuan masih terkendala rendahnya keterwakilan untuk maju dapat berperan aktif di bidang politik dan dalam proses pengambilan keputusan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6)./Antara-Sigid Kurniawan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6)./Antara-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Perjuangan perempuan di politik masih mengalami kendala dan rintangan yang berat.

Perempuan masih terkendala rendahnya keterwakilan untuk maju dapat berperan aktif di bidang politik dan dalam proses pengambilan keputusan.

Demikian dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Menteri Yohana,untuk mendorong jumlah partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, dibutuhkan peran organisasi yang bergerak hingga tingkat akar rumput.

“Saya mengharapkan, mengajak semua perempuan khususnya yang aktif di bidang politik untuk turut mewujudkan kesetaraan gender,” ujarnya dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Denpasar, Minggu (25/2/2018).

Menurut Yohana, topik “Perjuangan Perempuan di Politik dan Pengambilan Keputusan” yang diangkat KPPI sangat berkorelasi dengan upaya-upaya strategis yang dilakukan Kementerian.

Dalam menyiapkan para pemimpin perempuan di masa-masa mendatang, Kementerian PPPA diantaranya telah menyusun Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019.

Hal itu ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA RI No. 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Juga dilakukan sosialisasi ke daerah.

Kementerian PPPA juga melakukan MoU dengan Kemendagri untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan politik secara masif agar dapat mendongkrak keterwakilan perempuan di legislatif.

Kementerian PPPA telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 15 provinsi pada 2016 dan 17 provinsi pada 2017.

Pelatihan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender di 13 provinsi pada 2016, dan 14 provinsi pada 2017.

Kementerian PPPA pun menyusun modul kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya mewujudkan kualitas perempuan di perdesaan.

“Semoga hasil-hasil Rakornas KPPI yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti secara optimal untuk mendukung pecapaian target meningkatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di legislatif pusat dan daerah." ujarnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dika Irawan
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper