Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Guru Besar Unsyiah Aceh: Kepala Daerah Harus Netral

Kepala daerah harus mampu menjaga netralitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada Serentak 2018 dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Rabu (5/9)./JIBI/BISNIS/Amanda Kusumawardhani
Sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada Serentak 2018 dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Rabu (5/9)./JIBI/BISNIS/Amanda Kusumawardhani

Kabar24.com, JAKARTA — Kepala daerah harus mampu menjaga netralitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Guru besar hukum tata negara Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Husni Jalil mengatakan bahwa kepala daerah yang memberikan dukungan kepala calon presiden dan calon wakil presiden harus tetap bekerja secara profesional.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah diatur mengenai aturan kampanye.

Sedangkan aturan khusus mengenai tata cara cuti bagi kepala daerah terkait dengan pemilu diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 32/2018.
"Memang sudah ada payung hukumnya tapi alangkah eloknya jika kepala daerah tidak terlibat langsung dalam kampanye," ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (21/9/2018).

Menurutnya, jika calon presiden yang didukung kalah dikhawatirkan membuat hubungan presiden terpilih dengan gubernur,walikota, bupati kurang harmonis.

"Ujung-ujungnya rakyat dan daerah yang dirugikan," jelas Husni.

Dia melihat pilihan rakyat pada pemilu untuk saat ini sangat sulit diprediksi, karena pemilih semakin cerdas.

Meski capres didukung oleh oknum pejabat dan aparat belum tentu juga bisa memenangkan pertarungan.

Agar keharmonisan kepala daerah tetap terjaga dan tidak ada konflik horisontal di akar rumput kearifan para tim sukses calon presiden 2019 sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan bangsa ini.

"Secara pribadi menurut pandangan saya menyarankan, sebaiknya kepala daerah lebih baik tidak terlibat secara langsung dalam kampanye."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper