Bisnis.com, TANJUNG SELOR – Untuk melecut pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengarahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltara untuk menggiatkan realisasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun ini.
KUBE merupakan program yang ada pada Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha sehingga dapat meningkatkan kemampuan berusaha para anggota KUBE dan dapat meningkatkan pendapatan serta pengembangan usaha mereka.
Program bantuan KUBE ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapula yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Disebutkan Gubernur, total anggaran secara keseluruhan (APBN ditambah APBD) untuk program bantuan KUBE tahun ini sekitar Rp 2,4 miliar.
“Pada 2017, dari informasi Dinsos Kaltara, bantuan KUBE dari APBD belum dapat direalisasikan. Lantaran, masih banyak persyaratan dari calon penerima bantuan yang belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” kata Irianto.
Pun demikian, pada 2017, terkait dengan program bantuan KUBE, Dinsos Kaltara telah melangsungkan tahapan sosialisasi dan pelatihan administrasi dengan anggaran sekitar Rp200 juta dari APBD Kaltara.
Baca Juga
Selain itu, memanfaatkan anggaran KUBE 2017 yang bersumber dari APBN, Dinsos telah menyalurkan bantuan kepada 80 kelompok penerima.
Rinciannya, 30 KUBE di Kota Tarakan dengan total anggaran bantuan Rp600 juta, 30 KUBE di Kabupaten Bulungan Rp600 juta, dan 20 kelompok di Kabupaten Malinau Rp 400 juta.
“Tahun ini, harus ditindaklanjuti program ini dengan realisasi penyaluran bantuan seperti tahun lalu, utamanya yang bersumber dari APBD. Lantaran, persyaratannya tak sulit, saya kira. Seperti, dokumentasi usaha calon penerima bantuan dari dinas kabupaten/kota. Lalu jumlah kelompoknya, minimal 10 orang dengan usia antara 15 hingga 55 tahun,” jelas Irianto.
Program bantuan KUBE sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar warga kurang mampu dan peserta PKH yang dilegalkan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat.
Secara teknis, tenaga sukarela Dinsos kabupaten/kota akan melakukan pendampingan serta membentuk KUBE.
Selanjutnya, kelompok tersebut mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Dinsos kabupaten/kota. Oleh Dinsos kabupaten/kota, proposal itu diteruskan ke Dinsos Provinsi Kaltara untuk diverifikasi kelayakan menerima bantuan KUBE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
