Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berjanji menekan habis-habisan inefisiensi di tubuh birokrasi dengan memotong prosedur surat pertanggunjawaban. Pemangkasan ini diyakini bisa mengalihkan tenaga aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih fokus dalam melakukan pelayanan.
Presiden mengungkapkan pemberantasan inefisiensi dan korupsi merupakan kunci dari berbagai masalah birokrasi. Kepala Negara bahkan mengaku sempat jengkel dengan rezim SPJ yang kelewat berbelit-belit dan memakan waktu lama.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, hal kecil saja mengenai SPJ. Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60%-70% birokrasi kita itu energinya habis untuk urus SPJ. Habis,” kata Jokowi ketika berbicara di Forum Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (6/12/2016).
Dia mengakui telah menemukan permasalahan ini di segala lini ketika blusukan. Jokowi menyontohkan, ketika dirinya ke sawah dan menemui semua petugas PPL justru berada di kantor mengerjakan SPJ. Kemudian ketika dia menemukan PNS di kementerian dan dinas pekerjaan umum yang lembur juga hanya untuk mengerjakan SPJ.
“Kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yang ada di lapangan, untuk memantau kualitas jalan, jembatan? Sama. Lembur tengah malam pada ngerjain SPJ. Guru, kepala sekolah juga sama sampai tengah malam. Saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ,” kata mantan Wali Kota Solo ini.
Dia mengatakan akan secepatnya memotong prosedur laporan dari 16 dan 44 laporan menjadi hanya dua laporan untuk menghemat energi.
“Masak laporan sampai 16 sampai 44 laporan satu barang. Ini apa? Ini inefisiensi birokrasi kita. Saya perintahkan Bu Menteri [Keuangan], dua [laporan] saja cukup, dari 44. Potong. Yang paling penting manajemen kontrol, sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
