Bisnis.com, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. akan menerima pembayaran tahap pertama untuk pengerjaan kereta api ringan atau light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dari PT Kereta Api Indonesia yang sempat tertunda dari jadwal semula.
Adhi Karya dijadwalkan menerima pembayaran tahap pertama dua pekan sejak berita acara ditandatangani pada 8 Februari 2018. Namun, sampai dengan kemarin, Senin (5/3/2018), emiten berkode saham ADHI itu belum menerima pembayaran dari Kereta Api Indonesia (KAI).
Direktur Keuangan Adhi Karya Harris Gunawan menyatakan, perseroan akan menghitung interest during payment apabila jumlah yang KAI bayarkan kurang dari Rp3,88 triliun. Namun, sejauh ini pihaknya menyebut belum ada perubahan nilai yang bakal dikirimkan kepada emiten berkode saham ADHI itu. “Rencana KAI transfer besok [6 Maret 2018],” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (5/3/2018).
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menjelaskan bahwa pembayaran sempat terkendala masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, masalah tersebut menurutnya telah dibahas internal KAI.
Pembayaran tahap pertama didapatkan ADHI usai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa progres pengerjaan light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Berdasarkan berita acara yang ditandatangani, KAI diharapkan membayar kepada ADHI sesuai dengan progres hingga September 2017.
Selanjutnya, ADHI akan menerima pembayaran tahap kedua mengacu kepada progres pekerjaan sampai dengan Desember 2017. Diperkirakan, jumlah yang dikantongi mencapai Rp3 triliun.
Baca Juga
Sampai dengan berita ini diturunkan, Direktur Keuangan KAI Didiek Hartyanto belum memberikan informasi terkait dengan keterlambatan pembayaran. Namun, sebelumnya dia mengatakan untuk pembayaran tahap pertama perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp4 triliun.
Secara terpisah, Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tunggul Rajagukguk menyebut perseroan juga belum menerima sisa pembayaran pengerjaan proyek LRT Palembang. Tercatat, emiten berkode saham WSKT itu memiliki piutang Rp9,1 triliun di luar bunga dari pemerintah.
“Belum ada [kepastian pembayaran], tapi kami yakin pasti ada solusinya tahun ini,” jelasnya saat diminta konfirmasi.
Seperti diketahui, proyek LRT Palembang memiliki nilai kontrak proyek sebesar Rp10,9 triliun dengan jangka waktu pelaksanaan mulai 21 Oktober 2015 sampai dengan 30 Juni 2018. Hingga Desember 2017, perkembangan proyek tersebut telah mencapai 80,82%.
Dari total nilai kontrak proyek, pemerintah baru membayar kepada emiten berkode saham WSKT tersebut sebesar Rp1,8 triliun. Dengan demikian, tercatat WSKT memiliki piutang Rp9,1 triliun.
Sebelumnya, WSKT optimistis arus kas operasional perseroan positif pada 2018 seiring dengan masuknya pembayaran sejumlah proyek turnkey dan divestasi ruas tol. Berdasarakan laporan keuangan 2017 yang dipublikasikan, Kamis (1/3), arus kas bersih dari aktivitas operasi perseroan tercatat minus Rp5,50 triliun.
Manajemen WSKT mengklaim proyek seperti light rail transit (LRT) Palembang dan jalan tol Batang-Semarang akan selesai pada tahun ini. Dengan demikian, perseroan akan menerima pembayaran mencapai Rp30 triliun dari pembayaran sejumlah proyek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
