Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak akan menerbitkan beleid khusus yang mengatur tentang perpetual bond, yakni surat utang yang bersifat perpetual atau jangka waktunya dapat diperpanjang.
Padahal, pada awal tahun ini otoritas tersebut sempat mengatakan akan menyusun regulasi khusus tentang perpetual bond dengan target paling lambat pada akhir tahun. "Untuk perpetual bond tidak perlu aturan tersendiri," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/3).
Menurutnya, tata cara penerbitan dan aturan teknis mengenai perpetual bond bisa menggunakan regulasi yang saat ini sudah ada. Fakhri menjelaskan, ada tiga aturan yang bisa menjadi payung hukum obligasi jenis ini.
Pertama, Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Kedua, POJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Ketiga, POJK Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. "Mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan OJK [dan d/h Bapepam-LK] terkait dengan penerbitan Obligasi yang ada saja," tegasnya.
Perpetual bond merupakan salah satu instrumen pendanaan yang diyakini akan banyak menguntungkan, terutama mengatasi masalah ekuitas yang dialami perusahaan. Sektor yang disasar bisa memanfaatkan instrumen ini adalah infrastruktur.
Instrumen perpetual bond juga cukup mendapat minat positif dari perusahaan. PT PP (Persero) Tbk., misalnya perusahaan pelat merah ini berencana menerbitkan perpetual bond dalam waktu dekat. Bahkan, hal tersebut telah direncanakan sejak tahun lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, total nilai perpetual bond yang bakal dikeluarkan oleh perusahaan senilai Rp2 triliun. Penghimpunan dana bakal dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
