Bisnis.com, JAKARTA — Sri Pertiwi Sejati Group menargetkan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 15.000 unit pada tahun ini atau meningkat dari tahun lalu sebanyak 10.000 unit.
Perusahaan membagi menjadi dua tahap pengerjaan. Tahap pertama saat ini sedang berjalan pembangunan 7.000 unit rumah dan tahap kedua rencananya akan mulai dilakukan pada Juni dengan target 8.000 unit.
Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) Asmat Amin mengatakan pembangunan masih akan dilakukan pada lahan perusahaan yang tersebar di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Salah satunya melalui proyek Villa Kencana Cikarang yang memiliki lahan 125 hektare.
Menurutnya, untuk tingkat penyerapan sejauh ini tidak ada persoalan yang signifikan mengingat kawasan pengembangan proyek perusahaan berada di lokasi yang banyak membutukan rumah subsidi. Terbukti dari capaian penjualan tahun lalu sebesar 7.000 unit dari target 10.000 unit.
"Daerah pengembangan kami tak jauh dari kawasan industri yang memiliki banyak karyawan dan membutuhkan rumah terjangkau," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/3).
Sisi lain, Asmat memaparkan sejumlah persoalan pasokan yang kini sangat membutuhkan intervensi pemerintah. Salah satunya adalah ketersediaan lahan guna keberlangsungan mempertahankan harga rumah subsidi.
Asmat menyebut hal itu harus diselesaikan dengan percepatan pelaksanaan Bank Tanah yang sudah diwacanakan pemerintah sejak tahun lalu.
Tak hanya itu, persoalan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP juga dirasa perlu mulai dibenahi. Dirinya sepakat dengan usulan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) yang meminta adanya FLPP paket II untuk masyarakat dengan besaran gaji di bawah Rp6 juta.
"Saya rasa itu jalan satu-satunya untuk solusi defisit hunian sekarang, tanah makin sempit dan mahal, masyarakat juga butuh hunian yang lebih baik," ujar Asmat.
Selanjutnya dirinya berharap pemerintah juga dapat mengkaji kembali batasan harga rumah subsidi. Sebab, seperti kawasan Karawang dan Cikarang yang memiliki harga lahan sama tetapi maksimal harga rumah subsidi yang berbeda.
Asmat berharap batasan harga dapat diubah sesuai dengan zonasi kota dan luar kota. Sehingga kawasan kota dapat dijangkau dengan FLPP paket II dan luar kota dengan FLLP yang saat ini berjalan.
FLPP paket II, lanjutnya, merupakan solusi strategis guna mempercepat pengurangan defisit hunian seperti yang diamanahkan Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
