Bisnis.com, JAKARTA – PT Agung Podomoro Land Tbk. melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudra merampungkan perbaikan analisa mengenai dampak lingkungan atau Amdal untuk proyek reklamasi Pulau G.
Direktur Proyek PT Muara Wisesa Samudra Andreas Leodra, mengatakan dokumen Amdal untuk proyek reklamasi Pulau G telah dirampung dan dikirim ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan pun berharap segera mendapat jawaban terkait penerbitan Amdal yang baru.
“Kami menunggu respon dan evaluasi dari Pemprov terkait dokumen Amdal yang sudah kami selesaikan dan sampaikan beberapa waktu lalu,” katanya melalui layanan pesan singkat, Kamis (20/4/2017).
Menurutnya, perusahaan menyertakan pendapat, saran, dan masukan dari masyarakat ke dalam dokumen permohonan Amdal yang baru. Bebrapa masukan masyarakat yang disampaikan adalah bantuan kepada masyarakat Muara Angke untuk melakukan perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan.
Secara khusus masyarakat meminta tidak ada penggusuran tempat tinggal mereka, dan perusahaan pun memastikan tidak pernah memiliki rencana atau program untuk melakukan penggusuran dalam pengembangan Pulau G.
Pulau G merupakan salah satu bagian dari rencana 17 pulau di Teluk Jakarta di Pluit City seluas 160 hektare. Pengembangan tersebut berdasar izin yang dikeluarkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan No. 2238/2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Kemudian pada 18 April tahun lalu pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap reklamasi 17 pulau di teluk utara Jakarta. Hal itu diambil sebagai jalan keluar atas segala perdebatan yang muncul mengenai proyek ini.
Pengembangan Pulau G direncanakan sebagai water front city dengan beragam macam properti di atasnya, seperti 10200 unit vila, 15.000 unit apartemen dalam 20 menara, perkantoran, hotel, perumahan, pusat belanja, taman seluas 8 hektare, pusat perbelanjaan seluas 6 hektare, dan rumah toko (ruko).
Perusahaan juga telah menunjuk kontraktor utama asal Belanda melalui skema joint operation dengan PT Boskalis–Van Oord. Nilai kontrak untuk pekerjaan pengerukan dan pembuatan lahan sebesar Rp4,9 triliun, sedangkan estimasi nilai pembangunan sekitar Rp55 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
