Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih banyak lagi menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya. Hal itu diperlukan karena sejak digulirkannya KPR Subsidi FLPP dari 2010 hingga 2016, kemampuan penyaluran BPD baru 1,2% dari total KPR FLPP tersebut.
Tantangan BPD dalam penyaluran KPR diantaranya harus bersaing dengan bank umum nasional yang telah lama menyalurkan kredit perumahan. Selain itu, kemampuan pengelolaan dana jangka panjang akibat keterbatasan sumber dananya juga menjadi tantangan.
Untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PUPR bekerja sama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8).
Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen melaksanakan SOP oleh masing-masing perwakilan BPD, diikuti dengan diskusi kebijakan perumahan serta strategi implementasinya.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti Kementerian PUPR mengatakan bahwa adanya kedua SOP tersebut akan berdampak pada kemudahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan KPR FLPP karena para calon kreditur cukup datang ke BPD setempat untuk mengajukan permohonan kredit tanpa harus ke kota besar. Permintaan rumah MBR dengan penghasilan maksimum Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun dinilai masih tinggi.
Pada 2017, dana bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan Rp3,1 triliun untuk KPR FLPP bagi 40.000 unit dari DIPA APBN-P TA 2017 dan Rp1,4 triliun dari pengembalian pokok KPR FLPP. Kemudian juga dialokasikan Rp615 miliar bagi pembiayaan 239.000 unit rumah melalui KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Rp1,1 triliun untuk membiayai 279.000 unit rumah melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Baca Juga
Dengan demikian, percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan melalui BPD sebagai entitas pembiayaan perumahan yang tersebar sampai pelosok daerah dipandang perlu.
Dengan keterlibatan SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dan KMK-KP oleh BPD. SMF sendiri sejak 2005 telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR hingga 30 Juni 2017 yang secara kumulatif mencapai Rp32,64 triliun di mana Rp2,04 triliun disalurkan melalui BPD.
Selain itu melalui SOP tersebut, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR juga dapat melakukan pengawasan pekerjaan para pengembang dalam membangun rumah, lokasi pembangunan, dan kesesuaian terhadap standar kelayakan rumah. "Ke depannya para pengembang perumahan harus melengkapi rumah yang dibangun dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sehingga konsumen tidak dirugikan," katanya.
Namun jika Pemda tersebut belum mampu menerbitkan SLF maka Ditjen Pembiayaan Perumahan akan mengirimkan tim untuk melakukan survei lapangan dan melihat kondisi bangunan sebagai acuan mengeluarkan rekomendasi SLF. Turut hadir Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dan Ketua Asbanda Kresno Sediarsi yang juga merupakan Direktur Utama Bank DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
