Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang menilai kebijakan baru dari Bank Indonesia yaitu relaksasi loan to value atau LTV belum tentu optimal dilakukan oleh bank-bank di daerah.
Menurut Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Kalimantan Barat, M. Isnaini, mengatakan saat ini relaksasi Loan to Value (LTV) masih dalam proses pemberlakuan. Dia menilai, kondisi ini terjadi akibat Bank Indonesia menyerahkan kebijakan LTV kepada setiap bank dengan dasar mitigasi resiko masing-masing.
“Ini masih menyesuaikan dengan kebijakan LTV bank sesuai dasar mitigasi resikonya masing-masing. Ini maksud saya bukan bank daerah, tetapi bank-bank yang di daerah,” terang Isnaini kepada Bisnis, Minggu malam (12/8/2018).
Ketua DPD REI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Bobby Pitoby sangat mengapresiasi kebijakan relaksasi LTV dari Bank Indonesia. Kendali demikian, dia mengharapkan agar semua bank pelaksana bisa merealisasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian, akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan lebih mudah tercapai.
“Orang jadi lebih mudah memiliki rumah dengan DP 0%, atau tanpa uang muka. Kami berharap kebijakan ini dapat mendongkrak penyerapan rumajh subsidi maupun rumah komersial,” ungkap Bobby kepada Bisnis.
Dia menambahkan, guna mengoptimalisasi penyerapan perumahan, DPD REI NTT sudah berkoordinasi dengan semua perbankan yang menerapkan kebijakan ini.
Sebelumnya, DPD REI Kalbar mencatat angka backlog 2018 ini mencapai sekitar 11.000 unit. Oleh sebab itu, pada tahun ini sampai 2019, DPD REI Kalbar berencana membangun rumah sekitar 15.484 unit untuk rumah subsidi dan 691 untuk rumah non subsidi. Khusus pada 2019, REI Kalbar ingin membangun 5.662 unit rumah subsidi, dan 69 unit rumah nonsubsidi.
Pada November tahun lalu, REI Kalbar memang sudah melakukan pembebasan lahan dan saat ini sedang melalui proses perizinan. Sampai dengan semester I/2018 ini, DPD REI Kalbar telah membangun 872 unit, masih jauh dari target awal. Dia beralasan pengembang lokal sempat mengalami kendala dengan isu penerapan Peraturan Menteri untuk Standardisasi Bangunan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
