Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai Meikarta harus segera memberikan informasi lebih lanjut dan detail terkait keberlanjutan proyek Meikarta pasca terungkapnya dugaan suap perizinan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan pengembang Meikarta harus segera memberikan informasi lebih detail kepada konsumen untuk memberikan kepastian yang tepat atas produk yang telah dibelinya.
"Harus ada informasi, apakah ini lanjut atau tidak, kemudian jika lanjut, kepastian legalitas perizinan pembangunan untuk konsumen ada atau tidak, lokasi yang tepat pembangunannya lahannya di mana, harus detail," ujar Sularsi kepada Bisnis, Selasa (16/10/2018).
Pengembang Meikarta harus memberikan kepastian yang jelas kepada konsumen meski proses hukum sedang berjalan, karena angsuran pun pasti akan tetap berjalan.
Selain itu, Sularsi mengatakan jika kemungkinan terburuk pengembangan proyek Meikarta diberhentikan, maka negara harus hadir untuk melindungi dan membantu menyelamatkan hak konsumen.
Pemerintah harus kembali mengevaluasi proses transaksi jual beli properti yang dilakukan pengembang karena sampai saat ini pun ia juga menilai masih banyak teradapat pelanggaran aktivitas pemasaran oleh pengembang.
Baca Juga
Ia juga mengatakan konsumen berhak untuk melakukan wanprestasi atau mengajukan gugatan kepada pengembang Meikarta jika proyek tersebut diberhentikan dan konsumen merasa dirugikan.
Walaupun demikian, Sularsi mengaku YLKI sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menunda pembelian unit Meikarta ketika permasalahan perizinan pertama kali muncul.
"Kami sudah sounding kepada masyarakat, kami sudah prediksi jika perizinan dan legalitas belum ada ini sangat riskan untuk konsumen, tetapi ketika pembeli nekat beli tandanya pembeli sudah menerima resiko tersebut," papar Sularsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
