Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peringkat Korupsi Asia: Indonesia Nomor 2 Digusur Filipina di Puncak

Indonesia saat ini tidak lagi menjadi negara terkorup. Kendati belum sampai tuntas, usaha pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia mulai menunjukkan hasil.

Bisnis.com, MALANG - Indonesia saat ini tidak lagi menjadi negara terkorup. Kendati belum  sampai tuntas, usaha pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia mulai menunjukkan hasil.

Ainul Hayat, pengamat etika administrasi bisnis dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) Malang, mengatakan dari publikasi hasil survei terhadap 1.500 pengusaha ekspatriat oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC)—lembaga peringkat yang berbasis di Hongkong—menempatkan Indonesia di urutan kedua bersama Thailand.

“Sedangkan  predikat negara terkorup di Asia menurut responden survei adalah Filipina,” kata Ainul dalam seminar  Eliminasi Perilaku Koruptif Birokrasi Antara Harapan dan Tantangan di Malang, Kamis (5/12/2013).

Dalam survei yang sama tahun lalu Indonesia berada di urutan pertama alias berpredikat negara paling korup di Asia. Menurut lembaga yang memberikan konsultasi bagi pemerintah itu, lanjutnya, Indonesia mencatat kemajuan yang berarti dalam penindakan terhadap pelaku korupsi.

Ada niat kuat dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi meskipun hasilnya belum terlihat banyak oleh responden. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dinilai PERC lebih baik dibandingkan Filipina dan Thailand.

“Dalam kondisi Indonesia yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang serba komplek dan rumit, birokrasi masih tetap diyakini sebagai mesin utama untuk memutar roda kegiatan di berbagai sektor pembangunan,” jelas dia.

Peranan birokrasi dalam suatu masyarakat yang senatiasa mengadakan perubahan-perubahan ke arah pembaharuan menjadi sangat vital. Birokrasi akan menjadi alat pembaharu jika mesin penggerak lainnya memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan prinsip good governance dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Sofi’I
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper