Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ahok Kesal Iklan Pasangan Wiranto-Hary Tanoe di Bus Tidak Bayar Pajak

Iklan pasangan bakal calon presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dan Harry Tanoesoedibjo (Win-HT) yang menempel pada armada bus di Jakarta tidak dikenakan pajak.
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Iklan pasangan bakal calon presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto dan Harry Tanoesoedibjo (Win-HT) yang menempel pada armada bus di Jakarta tidak dikenakan pajak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang kerap disapa Ahok ini mengungkapkan kekesalannya karena iklan tersebut tidak dikenakan pajak oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI.

Padahal 30 armada bus Transjakarta sumbangan dari pihak swasta dikenakan pajak sebesar Rp347,5 juta.

Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setyawandi, lanjut Ahok, tidak dikenakan pajak pada iklan tersebut karena mengandung unsur politis.

"Nah, yang konyolnya itu. Win-HT itu tidak perlu bayar pajak karena tafsirannya kalau untuk politik alasannya, tidak perlu bayar pajak, gratis gitu kata Iwan. Mungkin Hanura bayar, tapi tidak ada penerimaan pajaknya," ujarnya di Balai Kota, Kamis (24/4/2014).

Ahok menilai iklan kampanye yang dipasang pada badan bus Transjakarta termasuk hitungan komersial.

"Nah dia malah jawab enggak gitu pak hitungannya kita enggak bisa pungut. Nah kalau enggak bisa pungut larang dia dong kan kalau kaya gitu ada peluang pajak yang hilang dong," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga sempat meminta kepada Dinas Pelayanan Pajak untuk menarik pajak dari iklan WIN-HT. Namun hal tersebut ditolak Iwan dengan alasan iklan Win-HT tidak bertujuan mencari keuntungan secara komersial.

"Jadinya ya itu, seluruh reklame WIN-HT dan Hanura di seluruh bus di Jakarta tidak bayar pajak. Kata Iwan, semua partai juga boleh asal untuk kepentingan politik. Mestinya mereka juga tidak menghalangi pemasangan iklan komersial yang justruk membawa keuntungan," tuturnya.

Politisi Partai Gerindra ini menduga diperbolehkannya iklan kampanye di badan bus tanpa pengenaan pajak memiliki unsur politis yang erat kaitannya dengan pejabat DKI.

"Mungkin kalau partai saya naruh iklan di badan bus, disuruh bayar. Jadi ini tuh mainnya luar biasa," kata Ahok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella
Editor : Sepudin Zuhri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper