Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan tingginya ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadi "buah simalakama" (bumerang) bagi pemerintahan pasangan itu ke depan.
"Semakin publik percaya, semakin publik kecewa. Ini 'buah simalakama' bagi pemerintahan Jokowi-JK," kata peneliti LSI Rully Akbar dalam konferensi pers hasil survei bertajuk "Harapan dan Ancaman Jokowi-JK", di Jakarta, Kamis (29/8/2014)
Dia mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan 23-27 Agustus 2014 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia dengan sampel "multistage random sampling" (margin of error +/- 2,9%), tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada Agustus 2014 sebesar 71,73%.
Persentase itu jauh lebih tinggi dibandingkan keyakinan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono per Desember 2009 yang sebesar 68,50%.
Tingginya persentase kepercayaan publik itu, menurutnya, dapat menjadi keuntungan maupun kekurangan bagi pemerintahan.
Dia mencontohkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono, dalam enam bulan kabinet berjalan, sebesar 51,30%, dan dalam waktu 12 bulan merosot menjadi 45,70%.
Hal ini, kata Rully, menggambarkan tingginya ekspektasi publik dapat menjadi bumerang bagi suatu pemerintahan.
"Hal seperti ini ditakutkan terjadi lagi karena ekspektasi masyarakat kepada Jokowi-JK tinggi," tegasnya seperti dikutip Antara.
Seperti diberiatakan Bisnis sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini ada sejumlah kementerian yang diprediksi rawan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut, menurut ICW, akan membuat pemerintahan baru pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla terganggu.
"Terlebih jika beberapa Kementerian tersebut dipimpin seorang politisi," ujar Koordinator ICW, Ade Irawan.
"Menurut saya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama adalah paling rawan, terutama yang dipimpin oleh politisi," tambahnya.
Oleh karena itu, ICW mengimbau pasangan Jokowi-JK agar melakukan seleksi ketat untuk memilih nama-nama menteri yang akan mendampinginya selama lima periode ke depan nanti.
Selain itu, dengan seleksi ketat maka pasangan Jokowi-JK juga akan terhindar dari intervensi partai politik yang memiliki kepentingan kelompoknya.
BACA JUGA:
o BBM SUBSIDI: Dukungan Publik Merosot Bila Naikkan Harga, Tapi Jokowi tak Peduli
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
